Breaking News:

Survei Catat 53,8 Persen Tak Puas Kinerja Jokowi Tangani Covid-19, Politisi PAN: Jadikan Ini Acuan

Survei Indo Barometer mencatat 53,8 persen publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menangani Covid-19.

Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas ke II bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (12/2/2020). 

TRIBUNPALU.COM - Saat ini, pemerintah sedang melakukan berbagai langkah dan upaya menangani pandemi virus corona Covid-19 di Indonesia.

Lalu, bagaimana respon publik terkait penanganan pemerintah terhadap pandemi virus yang bernama ilmiah SARS-CoV-2 tersebut?

Survei Indo Barometer mencatat 53,8 persen publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menangani Covid-19.

Terkait itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan bahwa survei tersebut dapat menjadi acuan pemerintah melakukan pembenahan.

Menurutnya ada dua aspek yang perlu dibenahi, yaitu komunikasi kebijakan dan penerapan disiplin di lapangan.

"Saya kira hasil survei tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk bisa memperbaiki sejumlah hal yang masih perlu pembenahan. Khususnya dari aspek komunikasi kebijakan dan penerapan disiplin di lapangan," ujar Eddy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (27/5/2020).

Pandemi COVID-19: Lebih dari 62 Ribu Tenaga Kesehatan di Amerika Terjangkit Virus Corona

Donald Trump Kerap Tak Pakai Masker di Tempat Umum, Joe Biden: Itu Amat Bodoh

WHO Desak Indonesia Hentikan Penggunaan Klorokuin untuk Mengobati Pasien Covid-19

Bupati Ogan Ilir Persilakan Ombudsman Lakukan Penyelidikan soal Pemecatan 109 Tenaga Medis

Dari aspek komunikasi kebijakan, Eddy menegaskan pemerintah harus membuat kebijakan yang tak membingungkan masyarakat.

Dia mencontohkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah masih diberlakukan, namun Kementerian Perhubungan justru memberikan kelonggaran kepada moda transportasi antar daerah.

"Contoh lain saat grafik daripada epidemiologi masih belum melandai, tapi sudah terjadi pelonggaran atau relaksasi dari aspek PSBB. Nah saya kira komunikasi kebijakan itu perlu diperkuat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ungkapnya.

Aspek selanjutnya adalah mengenai penerapan disiplin di masyarakat yang dinilai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut masih sangat rendah.

Halaman
123
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved