Breaking News:

Survei Catat 53,8 Persen Tak Puas Kinerja Jokowi Tangani Covid-19, Politisi PAN: Jadikan Ini Acuan

Survei Indo Barometer mencatat 53,8 persen publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menangani Covid-19.

Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas ke II bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (12/2/2020). 

Berdasarkan pengamatannya, Eddy menilai masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan social distancing di kawasan yang masih mengandalkan usaha tradisional.

"Seperti di pasar tradisional, masyarakat tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan masih sering berkumpul-kumpul dalam skala relatif besar tanpa menggunakan masker atau menjaga jarak. Saya kira penerapan disiplin ini juga perlu harus ditekankan," kata Eddy.

Deretan Fakta tentang Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006, termasuk Kontroversi 5 Pusat Gempa

Pakar Ekonomi Nilai Penerapan New Normal di Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Belum Mendesak

Sebelumnya diberitakan, lembaga survei Indo Barometer bersama Puslitbangdiklat RRI melakukan survei jurnalisme presisi terkait pengangguran dan kemiskinan selama pandemi virus corona (Covid-19).

Dari hasil survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 yang melibatkan 400 responden, mencatat 53,8 persen publik tidak puas dengan penganangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Survei ini menemukan bahwa sebagian besar responden (53.8 persen) menilai bahwa kebijakan penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tidak puas. Sementara responden yang menyatakan puas (45,9 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (26/5/2020).

"Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.3 persen)," tambahnya.

Adapun, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas terhadap kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Sebanyak 17,3 persen responden menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Sedangkan, 10,7 persen menilai lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos).

Lalu, 10,1 persen menyebut data penerima bantuan tidak akurat dan penanganan secara umum lambat serta 8,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.

Sementara, para responden yang puas berpegangan dalam alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen) dan terlihat kerja nyata (6 persen).

Halaman
123
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved