Kritisi Kalung Antivirus Corona, Komisi IX DPR: Perlu Kajian Mendalam dan Libatkan Ahli Virologi
Rencana Kementan untuk memproduksi kalung yang diklaim antivirus corona menuai kritik dari anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.
TRIBUNPALU.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) berencana untuk memproduksi massal dan memasarkan kalung berbahan dasar eukaliptus yang diklaim sebagai antivirus Corona.
Rencana ini pun menuai kritik dari anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.
Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (5/7/2020).
Menurut Saleh, pihak Kementan bisa kembali melakukan pengkajian terkait kalung antivirus Corona.
Yakni dengan melibatkan lembaga penelitian yang lain hingga ahli virologi di Indonesia yang kompeten dalam bidang tersebut.
Sehingga diharapkan hasil dari penelitian itu bisa lebih pasti dan siap diminta pertanggungjawabannya.

Pengkajian ulang dapat dilakukan untuk memastikan khasiat dari kalung antivirus Corona itu.
Selain itu, Saleh juga menyoroti terkait anggaran APBN yang digunakan oleh Kementan untuk memproduksi massal kalung antivirus.
Padahal kalung yang diklaim sebagai antivirus Corona itu belum teruji pasti.
"Menurut saya kalung antivirus Corona itu masih perlu kajian yang cukup mendalam," terang Saleh.
"Dan bisa melibatkan lembaga-lembaga penelitian lain, ahli virologi yang lain sehingga dengan demikian hasil penelitian bisa lebih dipertanggungjawabkan," tambahnya.
• Peraturan Ibadah Haji 2020: Jemaah Dilarang Sentuh Kabah dan Hajar Aswad
• Kementan Sebut Kalung Eucalyptus Bukan Antivirus, Tapi Aksesori Kesehatan: Tidak Ada Klaim Antivirus
• Dokter PPDS Fakultas Kedokteran UNAIR Meninggal Dunia karena Covid-19
Saleh menjelaskan, ada tanggapan dari lembaga penelitian lain terkait kalung antivirus dari Kementan.
Mereka mengungkapkan kalung tersebut belum tentu ampuh untuk menangkal virus Corona.
Pasalnya, virus Corona yang menjadi sampel dalam penelitian Kementan bisa jadi tidak mewakili dari virus yang ada saat ini.
Oleh karena itu, Saleh memberikan imbauan agar Kementan bisa melakukan pengkajian lebih dalam sebelum memproduksi massal.