Suku Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata: Risih, Masalah Sampah, hingga Komisi IV DPR Setuju

TRIBUNPALU.COM - Pada 6 Juli 2020, perwakilan lembaga adat suku Baduy di Banten mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisikan permintaan agar wilayah suku Baduy dihapus dari daftar destinasi wisata.

Surat pun tak hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi juga Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait.

Surat tersebut disahkan pada tanggal yang sama di kediaman salah satu Jaro Lembaga Adat Baduy, dan diberi tiga cap jempol dari Jaro Lembaga Adat Baduy.

Yakni, Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.

Sementara pihak yang diberi mandat untuk mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yaitu Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara.

Berikut TribunPalu.com merangkum beberapa hal seputar permintaan Suku Baduy untuk dihapuskan dari destinasi wisata dari Kompas.com.

1. Alasan: Merasa Risih hingga Muncul Masalah Sampah

Dilansir Kompas.com, wacana penghapusan Suku Baduy dari destinasi wisata sudah muncul pada 16 April 2020 lalu.

Saat itu pun Suku Baduy telah ditutup dari kunjungan wisatawan karena adanya pandemi virus corona Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Heru Nugroho yang ditunjuk oleh Lembaga Adat Baduy.

Menurut Heru, Jero Alim memintanya untuk mencari solusi permasalahan yang muncul di Baduy, termasuk persoalan kunjungan wisatawan yang dianggap berlebihan.

Ia menyebut kunjungan wisatawan membuat masalah baru.

Seperti  banyaknya sampah dan tersebarnya foto-foto wilayah Baduy Dalam di internet.

Padahal, kawasan Baduy Dalam adalah kawasan yang sakral dan pendatang dilarang untuk mengambil foto.

"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).