Breaking News:

Industri Bioskop Terpuruk Gara-gara Covid-19,Asosiasi Pengelola Minta Keriganan Pajak Setahun

"Kami dari pelaku industri bioskop berharap Pemerintah membantu industri bioskop dan film dengan keringanan tidak dipungutnya pajak hiburan"

Editor: Bobby Wiratama
Dok. Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf
ILUSTRASI Menonton di bioskop dengan protokol kesehatan era new normal. 

TRIBUNPALU.COM - Djonny Syafruddin, Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) berharap pihaknya bisa menerima bantuan penghapusan pajak hiburan sampai setidaknya setahun penuh, guna bertahan dari situasi pandemi COVID-19.

Sebagaimana diketahui, saat ini industri bioskop masih belum diizinkan beroperasi kembali walau sejak masa pelonggaran PSBB semua pusat perbelanjaan sudah beroperasi seperti biasa.

"Kami dari pelaku industri bioskop berharap Pemerintah membantu industri bioskop dan film dengan keringanan tidak dipungutnya pajak hiburan yang berkisar 10% sampai 25% selama setahun. Kami tidak meminta insentif berupa suntikan dana, hanya ini saja," ujar Djonny saat dihubungi Kontan, Selasa (18/8).

Djonny melanjutkan, keringanan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, berguna untuk menutupi kerugian pengusaha serta memberikan modal untuk kembali bangkit (recover).

Go Internasional, Weird Genius Kini Satu Label Musik dengan David Guetta hingga Sia di Astralwerks

Jubir Satgas COVID-19: Zona Oranye Mengalami Peningkatan Menjadi 237 Wilayah per 16 Agustus 2020

Djonny menuturkan saat ini belum bisa membeberkan nilai kerugian yang diderita oleh pelaku industri bioskop.

Pasalnya, setiap perusahaan yang berada dalam payung GPBSI memiliki manajemen berbeda sehingga membutuhkan izin mengekspos data.

"Tapi kalau bisa disebutkan, jumlahnya tentu sangat besar dan tidak terhitung lagi. Kami tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, namun setiap hari harus terus melakukan maintenance layar, membersihkan teater, melakukan pembersihan toilet, dan hingga merawat perlengkapan di cafetaria dan sebagainya," sambungnya.

Djonny menambahkan, pihaknya akan terus mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Walau pernah diizinkan beroperasi kembali dan diresmikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyarankan penutupan kembali karena resiko penularan virus di dalam ruangan.

Djonnya berkata, pihaknya tentu akan mematuhi himbauan dan aturan protokol kesehatan yang berlaku dari Pemerintah. Hanya saja, pihaknya juga membutuhkan kepastian kapan masa tidak beroperasi berakhir.

"Apakah sampai setahun? Apakah dua tahun? Tidak ada batas waktu yang jelas. Maka dengan ini, kami juga rencanakan untuk bermusyawarah di awal September untuk menentukan opsi akhir yang ditempuh," ujarnya.

Djonnya berkata, saat ini pihaknya rata-rata hanya memperkerjakan sekitar 1/3 karyawan dari total karyawan yang ada, atau dalam satu gerai bioskop pihaknya mempekerjakan 28 sampai 30 orang tiap harinya untuk melakukan perawatan. Sedangkan sisanya, diistirahatkan secara sementara.

"Jika tidak demikian, tidak ada yang merawat bioskop," tutup dia.

Artikel ini sudah ditayangkan di Kontan dengan judul Industri biskop terpuruk, GPBSI harap ada keringanan pajak hiburan untuk setahun

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved