Breaking News:

Anggap Remeh Protokol Covid-19, Bupati dari Sulawesi Tenggara Kembali Kena Tegur Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersikap tegas dan memberikan teguran kepada sejumlah bupati dari kawasan Sulawesi Tenggara.

Dok. Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran 

TRIBUNPALU.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersikap tegas dan memberikan teguran kepada sejumlah bupati dari kawasan Sulawesi Tenggara.

Tito Karnavian menegur Bupati Wakatobi, H. Arhawi, setelah sebelumnya ia menegur keras Bupati dari Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat, Sulawesi tenggara (Sultra).

Teguran dilayangkan karena tiga bupati tersebut tidak menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19.

Dalam keterangannya, Menteri Tito tidak main-main dengan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Teguran keras Mendagri dituangkan dalam surat yang ditujukan lagi-lagi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, atas nama Mendagri.

Viral di Sorong, Oknum TNI Keluarkan Senjata Gara-gara Tak Terima Ditegur Petugas Covid-19

Sekda Ungkap Kunci Keberhasilan Kapubaten Manggarai Timur Belum Tersentuh Covid-19

Pengamat Menilai Pemberian Subsidi Gaji Tak Mampu Hindarkan RI dari Resesi

"Saudara  Arhawi, selaku Bupati Wakatobi pada tanggal 9 Agustus 2020 bertempat di Lapangan Merdeka Wangi-Wangi telah melakukan deklarasi sebagai bakal calon Kepala Daerah di hadapan ribuan masyarakat Wakatobi,” kata Akmal Malik dalam keterangannya, Rabu (2/9/2020).

Dalam surat tegurannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti acara deklarasi Bupati Wakatobi Arhawi sebagai bakal calon kepala daerah yang dihadiri ribuan orang berdasarkan pemberitaan media cetak setempat.

Hadirnya kerumunan massa dalam acara deklarasi tersebut, dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona.

“Yang bersangkutan telah menimbulkan kerumunan massa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)," lanjut Akmal

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved