Anies Izinkan Tempat Ibadah Berskala Lokal Buka Saat PSBB, Ernest Prakasa: Membingungkan Sekali

"Tetap masih takut dengan basis pemilih," tulis Tsamara Amany.

Catatan Kritis Yunarto Wijaya untuk Anies Baswedan Terkait Penerapan PSBB Total

Yunarto Wijaya memberikan catatan kritis untuk Anies Baswedan terkait dengan penerapan PSBB Total di DKI Jakarta.

"Terkait dgn kebijakan dki, saya pribadi percaya dengan data-data yg dibacakan @aniesbaswedan
pada saat konpers, tanpa itupun kita tau byk data berseliweran di socmed & media kenaikan angka di jkt mengkhawatirkan.. Saya sepakat perlu ada pengetatan.. Tapi ada catatan kritis," tulis Yunarto Wijaya.

Catatan pertama adalah, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PSBB transisi.

"Pertama, pemprov dki jg harus evaluasi apakah penegakan pada masa PSBB transisi sudah dilakukan? Jelas kok didepan mata kepala kita sendiri, di resto2/kaki lima, protokol kesehatan hanya jadi lipstik, kerumunan (termasuk saat olahraga hari minggu) dah jadi hal yg seakan normal," tulisnya.

Menurutnya, pada saat penerapan PSBB transisi masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Yunarto Wijaya mengatakan bahwa kelemahan Anies Baswedan selama ini adalah terkait implementasi kebijakan.

"Hal ini jadi penting, sehingga PSBB yg diberlakukan sekarang ga ngulang "kebocoran" pada saat PSBB transisi selama 5 x, protokol kesehatan akan jalan apabila payung hukum (baca PSBB) diterjemahkan jd enforcement, dan enforcement akan berjalan ketika insentif buat warga diberikan."

"Dan dengan segala hormat, di pandangan saya pribadi kelemahan @aniesbaswedan selama ini (bukan hanya dlm urusan covid) adalah terkait implementasi kebijakan, walau selalu kuat dari sisi konsep (apalagi ketika mempresentasikannya).. Dan ini membutuhkan kerjasama dgn pihak lain," sambungnya.

Dari hal ini, Yunarto mengungkapkan bahwa Anies Baswedan kurang koordinasi dengan sejumlah pihak yang berwenang lainnya dalam menerapkan kebijakan.

Contohnya, penerapan PSBB total yang justru mendapatkan respon negatif dari sejumlah pihak.

Padahal, menurut Yunarto kewenangan penerapan PSBB sepenuhnya ada di tangan Pemprov DKI.

"Kaitan dengan IHSG drop, selain investor merasa kegiatan ekonomi dibatasi, saya jg meyakini ini terkait dgn psikologis pasar terkait statement yg berbeda antar pemangku kepentingan.. Ya baik pem pusat & DKI harus instrospeksi diri, faktor utamanya ya gak ada koordinasi itu."

"Kenapa koordinasi DKI dgn pihak2 terkait gak dilakukan? Saya ga tau pasti, kalo alasannya bisa ditolak, scr hukum jelas kok kewenangan dr PSBB transisi ke PSBB lagi ada di tangan pemprov, malah saya bingung DKI kelamaan mendiamkan PSBB transisi sampe 5x," ungkap Yunarto.