PSBB Mendadak Diberlakukan Lagi, PKPI Sebut Anies Baswedan Gagal Kelola Jakarta

Menurut dia, harusnya Anies bisa berkoordinasi dengan wilayah penyangga Ibu Kota.

YouTube BNPB Indonesia
Anies Baswedan dalam Konferensi Pers pada Senin (25/5/2020) di Graha BNPB. 

TRIBUNPALU.COM - PSBB Jakarta kali ini diharapkan Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Edi Prasetyo dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara lebih serius. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak mengulangi kesalahan seperti pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  yang lalu. 

“Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi," ujar Edi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9).

"Yang salah Pemprov sendiri," tambah dia. 

Edi menegaskan PSBB Jakarta kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas. Pemprov diminta tidak buru-buru melakukan pelonggaran. “Jangan plin-plan, jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, nanti diberlakukan lagi tiba-tiba. Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung, serta justru membahayakan," kata Edi.

Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19. Menurut dia, harusnya Anies bisa berkoordinasi dengan wilayah penyangga Ibu Kota. 

Soal PSBB, Ridwan Kamil Minta Anies Konsultasi dengan Pusat: Rp300 Triliun Lari gara-gara Statement

Anies Izinkan Tempat Ibadah Berskala Lokal Buka Saat PSBB, Ernest Prakasa: Membingungkan Sekali

“Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman Gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu", sambung Eddy. 

Ia juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi. “Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," ujar Edi. 

Sementara itu, Juru Bicara PKPI Sonny Tulung berharap masyarakat DKI Jakarta bisa terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sonny menilai kunci keberhasilan penanganan pandemi adalah kepatuhan masyarakat. “Kuncinya adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak aman satu meter," kata dia. 

Ia sekaligus menyampaikan keprihatinan PKPI atas banyaknya jumlah korban, termasuk dari tenaga kesehatan. “Jangan lupakan pengorbanan tenaga kesehatan. Mereka pejuang garis depan dan sekaligus Pertahanan akhir perlawanan Indonesia melawan virus Corona," kata dia. 

Bagi PKPI, bahaya pandemi Covid-19 ini tidak bisa diremehkan. Selain banyaknya korban dari tenaga kesehatan, PKPI juga kehilangan beberapa kader dalam pandemi ini, termasuk seorang bakal calon wakil bupati. "Haji Lutfi Machmud yang meninggal dunia bulan lalu adalah kader kami yang maju di (Pilkada) Halmahera Selatan. Jadi PKPI tahu persis rasanya kehilangan karena virus corona,” kata dia. 

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. 

Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September. "Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jakarta PSBB Total, Anies Diminta Tidak Plin-plan Lagi"

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved