216 Tenaga Kesehatan di RSUD Bulukumba Sulawesi Selatan Belum Terima Insentif

TRIBUNPALU.COM - Sebanyak 216 tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengeluh karena belum menerima insentif dari pemerintah.

"Saya dan tenaga medis lainnya yang menangani pasien covid-19 mengeluh karena insentif sejak bulan April hingga Juni 2020 belum dibayarkan," kata Perawat Pelaksana RSUD Bulukumba Suparman, saat dikonfirmasi, Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Suparman berharap agar insentif yang menjadi hak tenaga medis segera dibayarkan.

• Hasil Tes Swab Sudah Keluar, Mendiang Ade Firman Hakim Dinyatakan Negatif Covid-19

• Zaskia Sungkar dan Irwansyah Putuskan Jual 2 Apartemennya untuk Bangun Rumah, Sebut Tak Mau Riba

• Ulang Tahun Mendiang Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari: Aku akan Menyayangi Diriku Sama Sepertimu

• Selain Covid-19, Muncul Wabah Bakteri di China yang Diduga Berasal dari Kebocoran Pabrik

• Direktur Jenderal WHO Kritisi Pilihan antara Kesehatan Publik dan Ekonomi dalam Melawan Covid-19

• DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur: 3 Provinsi dengan Laju Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dihubungi terpisah Kasubag Humas dan Promosi Kesehatan RSUD Bulukumba Gumala Rubiah mengatakan dana insentif yang diperuntukkan hanya tiga bulan itu, memang sampai saat ini belum ada yang dibayarkan.

"Yang pasti rumah sakit sudah mengusulkan insentif selama tiga bulan ke Dinkes Bulukumba," ujar Gumala.

Dikatakan Gumala, jumlah tenaga medis RSUD Bulukumba yang belum terima insentif 216 orang.

Data Maret 55 orang, April 103 orang, dan Mei 58 orang.

Kesehatan Besaran insentif untuk masing-masing tenaga kesehatan berbeda, mulai dari Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta.

"Kalau besaran insentif dokter spesialis Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat atau bidan Rp7,5 juta per bulan dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan," tuturnya.

Menurutnya, besaran yang diterima setiap bulan itu merupakan nominal maksimal, jadi harus dihitung lagi jumlah jam kerja dalam satu bulan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.