Breaking News:

Presiden Jokowi Pertimbangkan Usulan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada Serentak 2020

Donny Gahral Adian memastikan, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan usulan PBNU dan Muhammadiyah untuk menunda Pilkada Serentak 2020.

Instagram @sekretariat.kabinet
Presiden Joko Widodo saat memimpin Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8). 

TRIBUNPALU.COM - Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah, menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda.

Terkait hal ini, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan, Presiden Joko Widodo mendengar serta mempertimbangkan usulan tersebut.

"Pasti (dipertimbangkan), mereka kan punya argumentasi yang kuat, punya dasar yang kuat kenapa perlu ditunda. Saya kira apalagi seperti ormas besar seperti muhammadiyah dan PBNU, pemerintah akan sangat memperhatikan," ujar Donny saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Donny menekankan, pemerintah selalu menampung semua masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Namun, pemerintah saat ini belum memutuskan apakah Pilkada 2020 tetap digelar sesuai jadwal atau ditunda terlebih dahulu.

Nunung Dirawat di Rumah Sakit dan Digosipkan Terkena Covid-19, Ini Kata Sule dan Keluarga

Unggah Foto Kenangan bersama Ibunda, Indah Kalalo: Mama, Aku Kangen Dipeluk, Dipegang Erat

Kisah Penggali Kubur di TPU Pondok Ranggon: 2 Pekan Terakhir, Makamkan 40 Jenazah Covid-19 per Hari

"Tentu saja semuanya harus didengar dan dipertimbangkan. Tapi Insyaallah tidak dalam waktu lama lagi akan diputuskan akan ditunda atau tidak dengan masing-masing konsekuensi," katanya.

Donny mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal memiliki tiga opsi terkait waktu penundaan Pilkada akibat pandemi Covid-19, yakni akhir tahun ini, 2021, dan 2022.

Pemerintah dan DPR pun sudah sepakat pemungutan suara digelar pada 9 Desember tahun ini dengan mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU.

Kendati begitu, Donny menyebut tak menutup kemungkinan Pilkada kembali ditunda apabila kasus Covid-19 terus bertambah dan mengkhawatirkan.

"Ya tentu saja opsi berikutnya bisa diambil, bisa tahun depan, bisa tahun depan lagi. Jadi, jangan dibilang pemerintah ingin tahun ini, karena tiga opsi itu sudah disampaikan oleh KPU," ucapnya.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved