Baleg DPR Segera Sahkan RUU Cipta Kerja, KSPI Siap Gelar Mogok Nasional

TRIBUNPALU.COM - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah telah menyepakati klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Alhamdulilah sudah, tadi malam Panja sudah menyepakati secara aklamasi terhadap draf RUU-nya klaster ketenagakerjaan," kata Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Menurut Firman, semua fraksi di DPR melalui lobi-lobi yang sangat alot sudah secara
bulat menyepakati klaster ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan masukan dari
kalangan buruh.

"Awal masalah kan soal pesangon. Ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi, pesangon kembali ke angka 32 kali gaji, dengan rincian 23 kali ditanggung perusahaan dan 9 kali beban pemerintah melalui BPJS," ujarnya.

• Update Covid-19 Indonesia Selasa 29 September 2020: Naik 4.002 Kasus Baru, Total 61.686 Kasus Aktif

• Peringatan Dini Cuaca BMKG, Rabu 30 September 2020, Sebagian Besar Wilayah Indonesia Potensi Hujan

Selain itu, persoalan upah minimum daerah per kabupaten atau kota juga
telah ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

"Awalnya hanya pertumbuhan ekonomi, sekarang dimasukan inflasi. Jadi tidak
memberatkan semua pihak," ucap politikus Golkar itu.

Setelah disepakati klaster ketenagakerjaan, Firman menyebut langkah selanjutnya
melakukan pleno di Baleg DPR melalui rapat kerja dengan pemerintah untuk di sahkan
di paripurna.

"Lamanya tergantung penjadwalan, kalau besok sudah selesai semua ya
diagendakan pada masa sidang terakhir. Insya Allah (8 Oktober 2020 disahkan),"
ujarnya.

Firman berkeyakinan, setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang, maka
akan ada kepastian hukum yang lebih jelas terhadap semua pihak dan dapat
mendongkrak perekonomian Indonesia di tengah pandemu Covid-19.

"Tujuannya kami supaya ekonomi bergerak dan tidak terjadi PHK besar-besaran," ucapnya.