Dipolisikan Relawan Jokowi soal 'Kursi Kosong', Najwa Shihab: Saya Dengar Polda Metro Jaya Menolak
Jurnalis Najwa Shihab angkat bicara soal pelaporan dirinya karena tayangan wawancara kursi kosong Menteri Terawan oleh pihak Relawan Jokowi.
lihat foto
"(Nomor LP) Belum. Karena dari SPKT kami dipindahkan ke Cyber terus kami diarahkan konsultasi ke Dewan Pers. Jadi harus sesuai dengan Undang-undang tentang Pers," tutupnya.
Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diatur bahwa penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan di Dewan Pers.
Setelah lama bergaung, presenter kenamaan itu angkat bicara mengenai pelaporan atas dirinya ke Polda Metro Jaya.
Hal itu ia diungkapkan melalui akun Instagram pribadi Najwa Shihab pada Selasa (6/10/2020) petang.
Putri Quraish Shihab itu mengaku belum tahu menahu dengan detail dasar pelaporannya, termasuk pasal yang dituduhkan kepadanya.
"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan," tulis @najwashihab.
Tetapi, ia mendengar kabar jika pelaporan itu ditolak oleh Polda Metro Jaya.
Tak berhenti di situ, pelapor ingin membawa persoalan ini ke ranah Dewan Pers.
• Relawan Jokowi Ungkap Alasan Ingin Polisikan Najwa Shihab: Lukai Hati Kami Sebagai Pembela Presiden
"Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers," lanjutnya.
Najwa Shihab pun bersedia memberikan keterangan kepada Dewan Pers jika memang ada keperluan pemeriksaan terkait kode etik jurnalistik tersebut.
"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," kata Najwa Shihab.
Pada dasarnya, kata Najwa Shihab, tayangan 'Menanti Terawan' dengan aksi mewawancarai kursi kosong itu memang diniatkan untuk mengundang pejabat publik untuk menjelaskan berbagai kebijakan terkait pandemi Covid-19.
Menurutnya, kemunculan Menteri Terawan sangat minim dari pers sejak kasus pandemi meningkat.
"Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun,"
"Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi," sambungnya.
