Dulu, Ini Hal-hal yang Dijanjikan Joko Widodo kepada Buruh Saat Kampanye Pilpres 2019

Kondisi saat pengesahan UU Cipta Kerja berbeda dengan yang dijanjikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam masa kampanye pilpres 2019 lalu.

Instagram.com/sekretariat.kabinet/
Potret Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNPALU.COM - Omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah akhirnya disahkan menjadi UU melalui sidang paripurna DPR RI pada Senin (6/10/2020).

Pengesahan UU Cipta Kerja membuat masyarakat bergejolak; menuai kecaman dan aksi mogok nasional dari para buruh.

Sebab, banyak aturan dalam UU sapu jagat tersebut yang dianggap dapat memangkas hak pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha.

UU Cipta Kerja Disahkan, Publik Bereaksi: Gedung DPR RI Dijual Online, Demo di Berbagai Kota

Menaker Ida Tulis Surat Terbuka ke Buruh yang Mogok Kerja: Bacalah Secara Utuh UU Cipta Kerja l

Mikrofon Mati Saat Demokrat Bersuara Tolak UU Cipta Kerja, Azis Syamsuddin Bantah Itu Disengaja

Wakil Ketua DPR RI Sebut Ada 18 Anggota DPR Positif Covid-19, Pengesahan RUU Cipta Kerja Dikebut

Kondisi ini berbeda dengan yang dijanjikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam masa kampanye pilpres 2019 lalu.

Dalam dokumen visi misinya, pasangan capres nomor urut 01 itu menjanjikan sejumlah hal untuk buruh.

Janji itu terdapat dalam butir 2.6 terkait pengembangkan reformasi ketenagakerjaan.

Dijelaskan bahwa sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.

Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

- Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

- Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.

- Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.

- Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.

- Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.

Omnibus Law UU Cipta Kerja Tuai Penolakan, Luhut Binsar: Dibaca Dulu Baru Komentar

Jika Dibandingkan dengan RUU PKS, Pembahasan RUU Cipta Kerja Jauh Lebih Dikebut

Omnibus Law UU Cipta Kerja Dinilai Rugikan Buruh, Ada Tujuh Poin yang Jadi Sorotan

Janji untuk memperbaiki nasib buruh juga pernah disampaikan secara langsung oleh Jokowi saat berkampanye di hadapan para buruh di Kabupaten Bandung, Selasa (9/4/2019).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved