Yunarto Wijaya Akui Tak Setuju Prioritas Vaksin untuk Usia Produktif: Sisanya 'Dipaksa' Stay at Home

TRIBUNPALU.COM - Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya bersuara soal wacana pemerintah yang memberikan prioritas vaksin Covid-19 kepada warga berusia produktif.

Menurut konsultan politik itu, langkah ini tidak sesuai dengan pendekatan kesehatan dan kemanusiaan.

Yunarto Wijaya mengaku tak setuju dengan prioritas vaksin Covid-19 untuk usia produktif 19-59 tahun.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penangan Covid-19, Reisa Broto Asmoro di acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara daring, Kamis (8/10/2020).

Menurut Jubir Satgas Covid-19, vaksin Covid-19 saat ini tengah dikembangkan untuk dapat bermanfaat bagi orang-orang di usia produktif.

Baca juga: Kabar Gembira! 6,6 Juta Vaksin Covid-19 Tersedia November 2020, Prioritas untuk 3 Golongan Ini

Selain anak-anak, orang dewasa dengan usia produktif dan berbagai aktivitas yang dilakukan masih harus tetap mendapatkan vaksin.

Tidak terkecuali untuk vaksin Covid-19 yang juga sebagai solusi utama memutus mata rantai pandemi Covid-19.

"Termasuk vaksin Covid-19, nantinya vaksin Covid-19 bisa bermanfaat untuk orang-orang di usia poduktif," kata Reisa Broto Asmoro, seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, beberapa produsen vaksin yang sedang mengembangkan vaksin Covid-19 sudah menyiapkan vaksin untuk usia tertentu.

Antara lain, usia 18-59 tahun, serta untuk orang yang berusia di atas 65 tahun.

"Sejauh ini dari beberapa produsen vaksin sudah menyiapkan untuk usia 18-59 tahun, ada juga yang bisa menyediakan sampai di atas 65 tahun," ujarnya.

Baca juga: Kerap Kritik Anies Baswedan, Yunarto Wijaya Akui Sikapnya Bodoh & Sengaja Tunjukkan Keberpihakannya

Menyikapi hal tersebut, Yunarto Wijaya mengutip pernyataan pejabat WHO yang diwartakan oleh CNBC untuk menyampaikan argumennya.

Yunarto Wijaya mengutip artikel berjudul 'Healthy young people might not be able to get the coronavirus vaccine until 2022, WHO says'.

Seperti yang dikatakan Kepala Unit Penyakit dan Zoonosis yang muncul di WHO, dr. Maria Van Kerkhove, bahwa penduduk dengan usia lebih muda tidak menjadi prioritas.

Maria Van Kerkhove mengatakan, vaksin justru diberikan kepada warga yang paling berisiko di setiap negara sebelum memvaksinasi semua penduduknya.

“Kami perlu memastikan bahwa kami memvaksinasi mereka yang paling berisiko di setiap negara sebelum kami memvaksinasi semua orang di beberapa negara," kata Maria Van Kerkhove, Rabu (14/10/2020).

Ia melanjutkan bahwa selain kebijakan pemerintah, warga dengan usia yang lebih muda perlu menyadari bahwa tidak ada alasan mendesak untuk menerima vaksin sebelum orang yang lebih tua mendapatkannya.

“Sebagian dari itu, tidak hanya karena komitmen pemerintah, tetapi juga pemahaman individu yang mengatakan, ’Saya orang yang lebih muda. Saya tidak memiliki kondisi yang mendasarinya. Saya mungkin perlu menunggu agar kakek-nenek saya bisa mendapatkan vaksin," tambah Maria Van Kerkhove.

Baca juga: Bank Dunia Setujui Dana 12 Miliar Dolar AS untuk Vaksin Covid-19 di Negara-negara Berkembang

Dua kalimat itu ditandai oleh Yunarto Wijaya yang selaras dengan argumennya.

Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, ia berpendapat bahwa seharusnya penduduk dengan usia rentan dan mengidap penyakit bawaan yang lebih diprioritaskan.

"Kalo pake pendekatan kesehatan & kemanusiaan saya gak setuju sama logika yg dipake prioritas vaksin utk usia produktif 19-59 tahun.

Harusnya usia rentan & punya penyakit bawaan yg diprioritaskan, sama kaya penjelasan WHO dibawah ini..." cuit @yunartowijaya, Jumat (16/10/2020) pagi.

Baca juga: Hari Cuci Tangan Sedunia, Kemenkes: Cara Sederhana, Tapi Efektif Putus Penyebaran Covid-19

Di sisi lain, Yunarto Wijaya juga mengaku memahami wacana pemerintah ini lantaran usia produktif mempunyai beban dan tanggung jawab lebih besar untuk tetap bekerja.

Namun, kata dia, itu artinya sisa penduduk yang tidak termasuk usia produktif harus tetap berada di rumah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Yunarto Wijaya menambahkan, jika memang demikian yang dimaksud berarti kebijakan subsidi tambahan untuk warga berusia tua dan pelajar sekolah harus ditambah karena golongan tersebut tidak mendapatkan vaksin.

"Mungkin juga pemerintah pake logika bahwa yg usia produktif tsb punya beban tanggungjawab lbh besar buat keluar rumah,

sisanya artinya harus "dipaksa" stay at home,

kalau begitu hrs ada kebijakan subsidi tambahan buat usia tua & sekolah harus ditutup krn anak2 tdk dpt vaksin..." lanjutnya.

Sebanyak 6,6 Juta Vaksin Covid-19 Tersedia November 2020, Prioritas untuk 3 Golongan Ini

Terkait kabar terbaru soal vaksin, diwartakan sebelumnya akan ada tiga golongan yang diprioritaskan oleh pemerintah.

Dalam waktu dekat, sebanyak 6,6 juta vaksin Covid-19 bakal diberikan kepada Tenaga Medis, TNI/Polri, dan Guru.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dalam kunjungan kerja ke China pada pekan lalu, menguraikan persiapan detail program vaksinasi Covid-19.

Ketersediaan vaksin tersebut telah dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan pemimpin perusahaan produsen Covid-19 yakni, Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China.

Ia melanjutkan, prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedik, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes Terawan, seperti dikutip dalam rilis Kemenko Maritim, Senin (12/10/2020).

Menkes Terawan menyebut, para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh Pemerintah.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah," ujarnya.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya)