Breaking News:

Luhut Sebut Akan Ada Website Omnibus Law di Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian

Bahkan Luhut menyebutkan website Omnibus Law tersebut akan meluncur besok di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator (Kemenko) perekonomian

Kompas.com/Akbhar Bayu
Ilustrasi Omnibus Law Cipta Kerja 

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, substansi utama dalam Omnibus Law adalah penerapan berbasis risiko dengan 79 Undang-undang (UU) yang pemerintah harmonisasikan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hal itu sekarang berjalan dengan bagus dan konsultasi dari publik juga memadai.

"Tapi, tadi saya usulkan ke Presiden nanti ke depannya masuk ke satu website. Di mana orang bisa akses dan beri masukan, sehingga nanti turunan Omnibus Law ini untuk Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan nanti Anda bisa lihat di website," ujarnya dalam webinar, Rabu (21/10/2020).

Bahkan Luhut menyebutkan website Omnibus Law tersebut akan meluncur besok di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Nanti mungkin per besok akan dibuat website di Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Anda bisa lihat disana, bisa urun rembuk di sana, sehingga tidak ada klaim tidak didengarkan pendapatnya," katanya.

Di situ, lanjutnya, publik nantinya bisa memberikan koreksi dan masukan ke pemerintah agar aturan turunan Omnibus Law itu lebih bagus lagi.

"Kemarin sebenarnya ada konsultasi banyak dilakukan, tapi mungkin kesempatan kurang banyak. Dengan kita buka website, kita harapkan bisa lebih bagus," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Website Omnibus Law Meluncur Besok di Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian

Editor: Imam Saputro
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved