Tanggapan Sri Mulyani Soal Jokowi Borong Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona Covid-19.

Tribunnews/Jeprima
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). 

TRIBUNPALU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 akan dilakukan secara aman dan efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Kalau aman itu vaksin harus sudah ikuti tahap uji klinis yang benar. Ini penting untuk memberi keyakinan ke masyarakat,” kata Sri Mulyani dilansir Antara, Rabu (28/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin secara aman berarti semua aspek yang bersifat ilmiah akan tetap dipenuhi sesuai standar yang sudah dilakukan atau diadopsi secara internasional.

Oleh sebab itu, pengadaan vaksin dan vaksinasi sangat tergantung pada progres uji klinis dan standar keamanan yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO maupun Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

“Jadi Indonesia tidak menggunakan standar berbeda. Kita menggunakan standar sama internasional,” tegas dia.

Baca juga: Ada 59 Orang yang Tewas, Korea Selatan Tetap Tak Hentikan Program Vaksinasi Flu

Baca juga: Syarat dan Catatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk Upaya Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19: Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Penjelasannya

Baca juga: Surati Menkes, IDI Ingatkan Agar Tak Tergesa-gesa soal Vaksinasi Covid-19

Menurutnya, penggunaan standar internasional diterapkan dalam rangka memberi keyakinan bahwa pemerintah tidak mempercepat atau melakukan sendiri terkait mekanisme dan standar pengadaan vaksin.

“Jadi kehati-hatian dengan standar WHO dan ITAGI adalah agar Indonesia bisa tetap menjalankan proses vaksinasi termasuk pembelian vaksin yang sekarang berbagai brand sudah muncul,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, sembari menunggu tersedianya vaksin yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia maka pemerintah telah menyusun rencana secara detil.

“Kita juga sudah lakukan berbagai simulasi di beberapa tempat. Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tiga yaitu Bogor, Bali, dan Ambon,” kata dia.

Ia mengatakan simulasi tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melihat implementasi dari vaksinasi yang akan dilakukan ketika vaksin telah tersedia.

“Karena vaksin harus dijaga dalam suhu yang sesuai treatment yaitu di bawah nol derajat celcius,” kata Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, saat ini Kemenkes sedang melakukan evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan yaitu menyediakan cold storage atau tempat pendingin sehingga vaksin tidak rusak sesuai dengan standar WHO.

“Menurut Kemenkes 90 persen dari fasilitas kesehatan sudah penuhi standar WHO dari sisi cold storage. Itu berarti masih harus ditambah agar kita bisa cakup seluruh perangkat vaksinasi yang aman,” kata dia.

Baca juga: Juru Bicara Satgas: Pekan Ini, Ada Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19 Sebesar 18 Persen

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tidak Naik Tuai Kekecewaan Serikat Buruh, Menaker Disebut Tak Miliki Sensitivitas

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Simak Daftar Perkiraan Besaran UMP 2020 di Seluruh Provinsi Indonesia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved