Breaking News:

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dan Isu Lingkungan: Peluang Korupsi Membesar, Partisipasi Warga dalam Amdal Berkurang

Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (3/11/2020) menimbulkan kontroversi di bidang lingkungan.

TRIBUNNEWS.COM/IRWAN RISMAWAN
Berkas pendapat akhir pemerintah diserahkan kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Sebab, menurut Andri, kunci dari sistem perizinan yang buruk adalah mengingkatkan partisipasi publik agar masyarakat dapat mengawasi.

"Sebenarnya obat bagi Amdal yang buruk, obat-obat izin yang buruk, bagi sistem perizinan yang buruk itu justru adalah peningkatkan partisipasi publik, bukan dengan menguranginya," kata Andri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "UU Cipta Kerja Dinilai Persempit Partisipasi Masyarakat Terkait Amdal" dan "UU Cipta Kerja Dinilai Memperbesar Peluang Korupsi dalam Proses Perizinan Lingkungan"

Penulis : Ardito Ramadhan

Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved