Moeldoko Ungkap Alasan Dipilihnya Listyo Sigit Prabowo Sebagai Calon Kapolri Baru

TRIBUNPALU.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan sejumlah alasan mendasar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri baru. 

"Kan semua ada kriteria. Kapasitas, kapabilitas, loyalitas, integritas, itu bagian dari semua itulah," ujar Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1/2021).

Moeldoko mengatakan seorang pemimpin harus berjiwa loyal terhadap negara.

Baca juga: Jika Jadi Kapolri, Ini Kebijakan yang akan Diterapkan Komjen Listyo Sigit Prabowo

Baca juga: Idham Azis Antar Listyo Sigit Prabowo Jalani Fit and Proper Test, Berikan Pesan kepada Calon Kapolri

Integritas atau sejalannya kata dengan perbuatan juga hal yang wajib dimiliki.

Ia juga menambahkan pemimpin mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. 

Tanggung jawab tersebut hanya dapat diemban oleh seseorang dengan kemampuan luar biasa pula. 

"Jadi agregat dari indikator-indikator yang dikenali dari awal memunculkan sebuah agregat, dan agregat itu seseorang akan dipilih," jelas Moeldoko.

Ia mengakui pemilihan pemimpin tertinggi Korps Bhayangkara bisa dilakukan melalui pendekatan senioritas.

Namun, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terkait kriteria calon yang menyebabkan Presiden akhirnya tak menggunakan pendekatan tersebut. 

Presiden sudah memikirkan untuk kepentingan yang lebih besar maka ada pertimbangan-pertimbangan lain.

Moeldoko memastikan bahwa dalam memilih calon Kapolri, Presiden membuat penilaian secara luas. 

Penilaian diukur melalui jarak dekat, jarak jauh, penilaian keseharian, hingga pengalaman-pengalaman empiris calon. 

Moeldoko menyebutkan penilaian tersebut bersifat holistik.

"Holistik memperhatikan berbagai hal, baik dari sisi persyaratan-persyaratan yang tadi, dari sisi psikologinya, dari sisi yang lain," tutur Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan Komisi III DPR menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru secara aklamasi.

Seusai Listyo Sigit Prabowo menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR, persetujuan tersebut ditetapkan.

(TribunPalu.com/DindaNalifa)