Breaking News:

Presiden Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19, Pengamat: Kok Baru Sekarang?

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/ PPKM

Editor: Imam Saputro
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Tingkat Kota Bandung menyuruh pengendara bermotor yang berboncengan untuk berbalik arah di Cek Poin Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung di Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/5/2020). Penerapan PSBB Bandung Raya hari ke-11 di cek poin perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini masih banyak yang melanggar, sehingga memaksa petugas menyuruh pengendara untuk balik arah. 

TRIBUNPALU.COM - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) yang tidak efektif dalam menekan penularan Covid-19.

Menurut Agus, seharusnya Jokowi menyadari bahwa pembatasan kegiatan masyarakat tidak akan efektif dalam menangani pandemi sejak ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Kok baru sekarang ngomongnya? Enggak dari Maret lalu? Mengapa baru sekarang? Kan saya bilang mau PSBB, mau PPKM, penanganan ini karena saya mazhabnya lockdown, ya harus dikarantina di Pulau Jawa," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Meski dinilai terlambat, namun Agus tetap meminta pemerintah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

Sebab, kebijakan PSBB dan PPKM tidak efektif menurunkan laju penularan Covid-19.

Agus berpandangan, tak efektifnya PSBB dan PPKM disebabkan tidak adanya sanksi yang diatur oleh pemerintah.

"Memangnya PPKM apa PSBB itu ada sanksinya? Kan tidak ada. Negara dan rakyat ini tidak bisa diimbau, tidak bisa dikasih tahu. Harusnya dihukum, hukumnya itu ya denda. Kan saya sudah bilang beribu kali," ujarnya.

Agus menyarankan Indonesia dapat berkaca pada negara-negara lain yang kini dinilainya sudah lebih maju.

Ia menuturkan, pemerintah di negara-negara tersebut juga menerapkan denda bagi warganya yang tidak melaksanakan peraturan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk membuat aturan mengenai sanksi bagi masyarakat yang abai atau tidak menjalankan PSBB atau PPKM. Aturan tersebut harusnya dimuat dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved