Soal Surat AHY ke Jokowi, PDIP: Demokrat Ingin Menarik Presiden dalam Permainan Mereka

TRIBUNPALU.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus memberikan tanggapannya soal surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Deddy hal ini adalah permainan yang dibuat oleh Demokrat.

Karena jika hanya ingin sekadar meminta konfirmasi tidak seharusnya AHY mengirim surat lalu melakukan konferensi pers

"Apa yang dilakuknademokrat itu adalah fetakompli terhadap presiden, karena kalau niat mereka mungkin hanya ingin tahu atau ingin konfirmasi pada pak presiden, menulis surat bagus tapi tidak diikuti dengan konferensi pers," ujar Deddy Sitorus dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne.

• Isu Kudeta Demokrat, Andi Mallarangeng: Moeldoko Katanya Didukung PKB & Nasdem Maju Pilpres 2024

• Aktor Pertemuan Moeldoko dengan Kader Partai Demokrat Buka Suara: Ungkap Kronologi dan Isi Pertemuan

"Tidak diikuti dengan narasi-narasi liar di media sosial dan di media mainstream," sambungnya.

Melihat kondisi yan terjadi saat ini, Deddy Sitrorus menilai bahwa Demokrat ingin menarik Presiden Jokowi ke dalam permainan mereka.

"Jadi ini seolah-olah ketua umum Demokrat ingin menarik Pak Jokowi, presiden Republik Indonesia masuk ke dalam ruangan permainan mereka," paparnya.

Oleh karena itu, sudah menjadi keputusan yang tepat apabila pihak istana atau Presiden Jokowi tidak membalas surat dari AHY.

"jadi saya kira sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah, kalau mereka berharap suratnya dibalas ya harusnya tidak perlu konferensi pers, karena kan mereka ingin jawaban, jadi sudah tepat kalau Pak Jokowi tidak membalas itu, karena nggak penting kalau menurut saya," ujarnya.

Jika Demokrat bersikukuh ingin suratnya dibalas oleh Presiden, ada beberapa pertanyaan yang menjadi tanya Deddy saat ini.

Pertama adalah sebenarnya apa yang saat ini sedang dipersoalkan oleh Demokrat.

Jika membahas soal etika, apakah Demokrat sudah memiliki bukti yang kuat bahwa Moeldoko memanfaatkan jabatannya saat ingin untuk mengambil alih Demokrat.

• AHY Kirim Surat ke Jokowi Soal Isu Kudeta Demokrat, Mensesneg: Istana Tidak Perlu Menjawab Surat Itu

"Apa sih yang mereka (demokrat) persoalkan, kalau mempersoalkan soal etika, apakah mereka punya fakta-fakta bahwa yang namanya Moeldoko menggunakan posisinya, jabatannya, fasilitasnya, kewenangannya untuk melakukan sesuatu kepada Partai Demokrat, mana fakta-faktanya," paparnya.

Lantas pertanyaa kedua, jika memang ini persoalan hukum, mengapa Demokrat tidak menyelesaikan dengan proses hukum.

Mengapa harus menunggu jawaban surat dari Presiden Jokowi.