Breaking News:

PP Turunan UU Cipta Kerja: Buruh Bisa di-PHK Tanpa Pesangon Penuh, Ini Penjelasannya

PP) nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK resmi ditandatangan Presiden Joko Widodo.

Instagram/@kantorstafpresidenri
Undang-Undang Cipta Kerja dari Aspirasi Masyarakat 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), resmi ditandatangan Presiden Joko Widodo.

Di dalam beleid tersebut ditetapkan bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja atas alasan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Maka perusahaan diperbolehkan membayar pesangon sebesar setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal itu termaktub dalam Pasal 43 Ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi.

Eefisiensi menyebabkan perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).

Adapun pada Pasal 40 Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2021, dinyatakan bahwa uang pesangon diberikan kepada pekerja yang dikenakan PHK dengan ketentuan masa kerja:

  • Masa kerja kurang dari satu tahun sebanyak satu bulan upah
  • Masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun sebanyak dua bulan upah
  • Masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun sebanyak tiga bulan upah
  • Masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun sebanyak empat bulan upah
  • Masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun sebanyak lima bulan upah
  • Masa kerja lima tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun sebanyak enam bulan upah
  • Masa kerja enam tahun atau lebih tetapi kurang dari tujuh tahun sebanyak tujuh bulan upah
  • Masa kerja tujuh tahun atau lebih tetapi kurang dari delapan tahun sebanyak delapan bulan upah
  • Masa kerja delapan tahun atau lebih sebanyak 9 sembilan bulan upah

Ketentuan baru tersebut berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada UU Ketenagakerjaan ketentuan tersebut yang termaktub dalam Pasal 164 Ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi.

Dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Adapun bunyi pasal 156 Ayat 2 yang disebut dalam pasal 164 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan sama persis dengan Pasal 40 Ayat 2 PP No. 35 tahun 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PP Turunan UU Cipta Kerja: Perusahaan Bisa PHK Buruh tanpa Bayar Penuh Pesangon, Ini Syaratnya

Editor: Haqir Muhakir
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved