Breaking News:

Presiden Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras

Presiden Jokowi cabut lampiran peraturan presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras.

shutterstock
illustrasi Minuman Keras 

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras).

Sebelumnya, hal ini tercantum dalam lampiran  Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hal tersebut diputuskan setelah Presiden mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak.

Dilansir dari Twitter Joko Widodo @jokowi, beliau mengatakan memutuskan untuk mencabut lampiran Perpres tersebut.

Baca juga: Rocky Gerung Pertanyakan Alasan Jokowi Buru-buru Cabut Perpres Investasi Miras: Terlihat Konyol

Baca juga: Pengakuan Jubir Maruf Amin Soal Proses Pembuatan Perpres Investasi Miras: Wapres Tidak Tahu

"Saya telah menerima masukan dari MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lain, dll mengenai lampiran Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras. Dengan ini, saya memutuskan untuk mencabut lampiran Perpres tersebut," tulis Jokowi. 

Dengan pencabutan ini, lampiran tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku.

Pencabutan lampiran tersebut dilakukan untuk merespons penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka investasi industri minuman keras di beberapa provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Utara.

Minuman beralkohol masuk ke dalam Lampiran III Perpres 10/2021.

Dilansir dari laman hukumonline.com, daftar yang memuat 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu turut memasukkan Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 11010).

Industri Minuman Mengandung Alkohol Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

Baca juga: Jokowi Cabut Perpres Miras, PBNU: Lain kali Jangan Ulang Lagi Sembrono dan Sembarangan Begitu

Seluruhnya masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan bahwa ketiga jenis ini penanaman modalnya baru dapat dilakukan pada provinsi-provinsi tersebut dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Halaman
12
Penulis: Dinda Nur Alifah
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved