Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Ada Ribuan Tambang Ilegal di Sulteng, Komisi III DPRD: Mungkin ada Kongkalikong dengan Oknum

Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Marlelah turut menyoroti soal PETI di Parimo.  Ia meminta kepada Dinas ESDM aktif menyelesaikan polemik PETI.

TribunPalu.com/Handover
Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Marlelah 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerap aspirasi masyarakat Parigi Moutong (Parimo) terkait masalah pertambangan. 

Baru-baru ini DPRD telah membuka dialog dengan puluhan pemuda dan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulteng, Senin (1/3/2021). 

Massa aksi dari Aliansi Peduli Lingkungan Parimo menyampaikan aspirasinya terkait adanya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Ini merupakan kali kedua di tahun ini DPRD Sulteng menerima kasus serupa. 

Baca juga: Mahasiswa Untad Jadi Agen Edukasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sulteng

Baca juga: Sajian Menu Makanan di Palu, Nasi Bakar Rempah dengan Dabu-dabu Arang Tempurung

Baca juga: Layanan Perpustakaan BPS Tutup, Masyarakat Bisa Lakukan Ini untuk Tetap Akses Data di Sulteng

Baca juga: Elite Demokrat Sulteng Ramaikan KLB di Sumut

Sebelumnya, DPRD Sulteng menyikapi tuntutan masyarakat soal lokasi pertambangan PT Tunggal Maju Jaya (TMJ) di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi Moutong, Rabu (13/1/2021) lalu. 

Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Marlelah turut menyoroti soal PETI di Parigi Moutong

Ia meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih aktif dalam menyelesaikan polemik PETI.

Pasalnya sampai saat ini, belum ditemukan solusi siginifikan untuk menyelesaikan tambang ilegal.

Baca juga: Yuk Cek Harga Promo Dua Menu Makanan Andalan Hotel Santika Palu

Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Kerjasama Pihak Swasta untuk Kejar Produksi Vaksin Merah Putih

"Masalah PETI ini sudah berulang kali dibicarakan. Di periode ini saja, waktu rapat dengan kepolisian dan Dinas ESDM, itu ada ribuan PETI di Sulteng, termasuk di wilayah Parigi Moutong," kata Marlelah, Jumat (5/3/2021). 

Ada beberapa hal yang disorot Komisi III saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas ESDM

Ditambahkan Marlelah, Dinas ESDM Sulteng harus punya gebrakan atau cara jitu demi atasi PETI di Sulawesi Tengah

"Semua PETI itu harus ditutup. Kemudian pemerintah melakukan penindakan dan pengawasan kepada PETI yang sudah ditutup. Karena ketika kepolisian tidak ada dilokasi, mereka itu kembali beroperasi, kadang saat malam," jelas Marlelah

Justru dia menduga ada kongkalikong antara oknum aparat tertentu dengan pihak penambang. 

"Mungkin ada kongkalikong dengan oknum tertentu, mulai dari pihak desa, pemerintah atau lainnya. Ini justru memberi dampak kepada masyarakat dan lingkungan," ungkap politisi dari Fraksi Demokrat itu. 

Diketahui, tambang di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parimo telah mengakibatkan longsor pada Rabu (24/2/2021) lalu.

Peristiwa tersebut telah memakan korban jiwa.

Data dihimpun TribunPalu.com, kejadian ini mengakibatkan 23 korban tertimbun material longsor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 orang selamat dan 7 orang meninggal dunia. (*)

Penulis: fandy ahmat
Editor: Kristina Natalia
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved