Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Buntut Tewasnya 7 Warga Buranga, DPRD Sulteng Minta Pemerintah Periksa Semua Tambang di Parimo

DPRD Sulawesi Tengah M Nur Dg Rahmatu meminta pemerintah menindaklanjuti kejadian longsor Pertambangan Tanpa Izin di Desa Buranga, Parigi Moutong.

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah M Nur Dg Rahmatu 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), M Nur Dg Rahmatu meminta pemerintah menindaklanjuti kejadian longsor Pertambangan Tanpa Izin (Peti) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). 

M Nur Dg Rahmatu mengatakan, pihaknya menduga ada beberapa aktivitas tambang yang dilakukan tanpa izin. 

Untuk itu, ia meminta kepada pihak terkait, termasuk penegak hukum untuk melakukan verifikasi terhadap semua tambang di Parimo. 

"Tidak hanya di Buranga, tetapi juga di wilayah Kayuboko, Kasimbar, Bolano dan Sausu Salubanga. Setahu saya mereka itu tidak memiliki izin, pemerintah harus periksa, telusuri semua tambang di Parimo," kata Nur, Jumat (5/3/2021) siang.

Baca juga: Alasan Anak Bungsu SBY Dijagokan Marzuki Alie Jadi Ketum Demokrat Ketimbang AHY: Ibas Kalem, Tapi

Baca juga: KPK Sambangi Kantor Gubernur Sulteng, Ini Pesannya ke Pemerintah Terkait Kinerja Tahun 2021

Baca juga: Niat Sholat Jumat dan Tahiyatul Masjid, 10 Keutamaan Sholat Menghormati Masjid Serta Tata Caranya

Ia mengaku, beberapa hari kemarin, DPRD menyikapi tuntutan masyarakat soal lokasi pertambangan PT Tunggal Maju Jaya (TMJ) di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa. 

Dari tuntutan itu, ia kemudian mengkaji dan memeriksa dokumen milik PT TMJ. 

"Saya telah memanggil direktur pelaksananya, dan mereka memiliki surat-surat perizinan. Berarti tata kelola dari pekerjaan ini yang membuat masyarakat terganggu dan resah," ungkap pria kelahiran Tinombo, 29 September 1959 itu. 

Terkait perizinan, sambung Nur, ini merupakan domainnya pemerintah provinsi bukan pada pemerintah daerah. 

Baca juga: Polisi Ciduk Pelaku Pencurian 21 TKP, Terungkap Setelah Gasak Handphone di Jl Dewi Sartika Palu

Baca juga: Reses DPRD Palu: Penyintas di Tawaeli Ingin Percepatan Rehab-rekon Pasca Triobencan Alam Sulteng

Sehingga kalau ini sampai ilegal tentunya pemerintah sangat dirugikan

"Saya terperanjat ketika melihat video kejadian longsor itu, apalagi kabarnya ada puluhan korban. Ini harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah harus turun langsung untuk melihat apa yang terjadi,"
ujar Nur. (*)

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved