Breaking News:

100 Hari Kinerja Hadianto Reny

Sepekan Menjabat Sebagai Wali Kota Palu, Ini 6 Perintah Hadianto Rasyid

Hadianto Rasyid sebagai Wali Kota Palu telah mengeluarkan beberapa aturan untuk membangun Kota Palu Sulawesi Tengah walaupun baru sepekan pelantikan

TribunPalu.com/Handover
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid pimpin apel perdana di kantor wali kota, Senin (1/3/2021). 

Hadianto dan Reny melakukan sidak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu, Rabu (3/3/2021) untuk memeriksa dan mengecek pelayanan di Kantor Pembuat E-KTP.

Hadianto menekankan agar pegawai di Disdukcapil melakukan pelayanan dengan baik dan ramah terhadap masyarakat.

Dia juga menghimbau dalam proses pelayanan, tak ada pegawai merokok dalam ruangan.

"Jangan ada yang merokok e," ungkap Hadianto sembari terus memasuki satu persatu ruangan di Dukcapil Kota Palu, Rabu (3/3/2021).

Selain itu Wali Kota Palu ini juga menuturkan agar semua file dan arsip kependudukan masyarakat bisa dirapikan, sehingga saat dibutuhkan tidak butuh waktu lama dalam mencarinya.

"Ini tempat penyimpanan arsip sudah bagus, nanti sisa disusun dan dirapikan, kemudian lemarinya diberikan label yang jelas,"ucapnya.

Dia juga berharap semua administrasi pelayanan diperbaiki, sehingga tahun depan kantor bakal dibuat efesiensi sebaik mungkin.

"saya mau mulai hari ini semua pelayanan tertib, insyaAllah 2022 kantor Dukcapil akan diperbaiki supaya lebih semangat lagi bekerja dan pelayanan lebih baik lagi," pungkas Wali Kota Palu.

Baca juga: Kekuasaan AHY Diambil Alih Melalui KLB, Andi Mallarangeng: Demokrat Lagi Seksi

4. Tidak Akan Izinkan Peredaran Minuman Keras

Pemerintah Kota Palu tak akan izinkan lagi peredaran minuman keras (miras) di Kota Palu.

Ketua DPD Partai Hanura Sulteng itu ungkapkan pencabutan izin miras dilakukan untuk menjaga masyarakatnya, dari efek negatif dari minuman memabukkan tersebut.

Dia juga akan mengusahakan saat memasuki bulan Ramadhan tahun 2021 ini, Kota Palu sudah bebas miras.

Pencabutan izin miras tidak berlaku untuk sementara di Kota Palu.

"Kalau sudah dicabut yah dicabut", ungkap Wali Kota Palu Hadianto Jumat (5/3/2021).

Hingga saat ini izin penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Palu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2018, tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada pasal 1 poin 15.

Dalam peraturan tersebut miras diartikan minuman mengandung ethanol, diproses dari bahan hasil pertanian mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi.

5. Pemilik Toko dan Usaha Harus Perhatikan Kebersihan dan Pembuangan Sampahnya

Pemerintah Kota Palu bakal menindak tegas toko dan ruko tempat usaha, jika masih ada tumpukan sampah maupun material lainnya dilingkungan usahanya tersebut.

Hal itu diutarakan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam pertemuan rapat koordinasi dengan BPN, Dinas PU dan lurah serta camat se-kota Palu, Jumat (5/3/2021).

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyebutkan lurah dan camat bekerjasama untuk turun langsung menangani hal itu.

"Tegas saya sampaikan hal ini kepada seluruh camat dan lurah dan saya meminta pihak dinas lingkungan hidup segera membuat surat himbauannya," ungkap Wali Kota Palu Jumat (5/3/2021).

Ketua DPD partai Hanura Sulteng sebut Dinas Lingkungan Hidup segera membuat rencana strategis soal penanganan sampah.

Di tingkat lurah dan camat pun memiliki peran cukup penting dan besar di wilayah kerjanya masing-masing.

Sehingga lurah, camat dan dinas terkait harus berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder.

"Ingat kita ini pelayan, jangan jadi bos," kata Wali Kota Palu dihadapan lurah dan camat.

Dia juga mengingatkan seluruh dinas di Pemerintahan Kota Palu harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

"saya kasih waktu selama 6 bulan kedepan dan progresnya akan saya nilai. Saya ingin melihat secara obyektif, kerjalah sebaik baiknya manfaatkan waktu dan kerja dengan maksimal," pesannya.

6.  Akan Beri Tindak Tegas Jika Lurah Lakukan Pungli

Wali Kota Palu ingatkan seluruh lurah dan camat untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Peringatan tersebut diutarakan Hadianto Rasyid mengingat pasca bencana banyak masyarakat kebingungan mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengungkapkan semua terkait pengurusan SKPT masyarakat terkena bencana 2018 silam, tidak ada pungutan dalam mengurusnya kembali.

"Untuk SKPT terkait bencana jangan coba-coba ada pungutan," tegas Hadianto.

Pimpinan DPD Hanura Sulteng itu mengatakan terkait dana stimulan pun tak ada pungutannya.

Ia menegaskan agar memberikan kewenangan terhadap pihak BPBD guna verifikasi langsung terhadap data warga penerima dana stimulan.

"Data warga penerima dana stimulan jangan ada dihapus, biarkan BPBD bekerja untuk verifikasi apakah layak menerima stimulan atau tidak," jelas lulusan Universitas Pancasila Jakarta itu.

Sementara untuk penyelesaian lahan, Pemerintah Kota Palu akan membuat posko pengaduan untuk menunjukkan kepemilikan tanah masyarakat. (*)

Penulis: Putri Safitri
Editor: Putri Safitri
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved