Gejolak Partai Demokrat

Ngabalin Sebut akan Lawan jika Jokowi Terus Dikaitkan dengan KLB Demokrat: Saya Bukan Jubir Moeldoko

Ali Mochtar Ngabalin menyebut akan melawan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikaitkan dengan terpilihnya Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.

Tribunnews.com/Vincentius Jyestha
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019). 

Karena itu, Ali Ngabalin lantas menegaskan bahwa Istana tak terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.

"Pasti saya lawan dan kita tidak punya urusan itu," kata Ali Ngabalin.

"Kenapa KLB bisa berjalan, kenapa Moeldoko terpilih atau tidak."

"Tidak ada urusan sama saya, itu urusan Demokrat," tandasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-5.40:

Ali Ngabalin Debat dengan Pengamat

Di kesempatan lain, sebelumnya Ali Mochtar Ngabalin, berdebat dengan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

Dilansir TribunWow.com, perdebatan keduanya terkait soal desakan agar Kepala KSP, Moeldoko, mengundurkan diri.

Desakan itu mencuat setelah Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Menurut Ray, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memberhentikan Moeldoko karena hal itu.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklarifikasi tuduhan dirinya mendalangi kudeta Partai Demokrat, Selasa (2/2/2021).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklarifikasi tuduhan dirinya mendalangi kudeta Partai Demokrat, Selasa (2/2/2021). (Capture YouTube Kompas TV)

Baca juga: Posisinya Nyaris Didongkel seusai KLB, AHY: KSP Moeldoko Tak Mencintai, tapi Ingin Memiliki Demokrat

Baca juga: Tuding Istana Kendalikan Moeldoko jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Herzaky: Pak Jokowi Bisa Ngatur

Namun, Ali Ngabalin berpendapat lain.

"Kan kita bicara berdasarkan regulasi itu," kata Ray, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (7/3/2021).

Baru berpendapat, Ray langsung didebat Ali Ngabalin.

Bahkan, Ali Ngabalin sampai ditegur presenter karena terus menyela pernyataan Ray.

"Kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan itu ada di tangan presiden," ucap Ray.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved