Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pembagunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak Triobencana Sulawesi Tengah tahun 2018 terus dikebut Pemerintah Kota Palu. 

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menuturkan, proses pembangunan huntap Tondo I, Duyu dan Balaroa berjalan dengan baik. 

Namun pemerintah menemui kendala di dua lokasi huntap untuk relokasi korban bencana, yakni kawasan Tondo II dan Talise.

Hadi menjelaskan, keterlambatan pembangunan huntap bukan karena masalah konstruksi maupun anggaran, melainkan dipicu persoalan pembebasan lahan. 

Masalah lahan untuk pembangunan huntap di dua lokasi itu masih terkendala dengan adanya klaim dari masyarakat. 

Baca juga: Wuling Almaz RS Hadir di Palu dengan Teknologi Tinggi, Ini Harganya

Baca juga: Pastor Hengky ke Jemaat GPdI Palu: Hari Paskah adalah Dasar Iman Kristen yang Tak Terbantahkan

"Huntap Tondo II dan Talise saat ini masih terkendala lahan. Sebelumnya petugas PUPR sudah melakukan land clearing, tetapi saat hendak melaksanakan pembangunan terjadi klaim masyarakat, ujar Hadi, Minggu (4/4/2021) sore.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, lanjut Hadi, pihaknya telah mengirim surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Mengingat kawasan huntap Tondo II-Talise masuk bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sesuai penetapan lokasi (penlok) Gubernur Sulawesi Tengah. 

"Jika pembangunan ini dipaksakan, kami khawatir terjadi benturan dengan masyarakat. Kami sudah mengirim surat ke Kementerian ATR/BPN. Dari situ, kami harap ada solusi yang diberikan," jelas Hadi. 

Baca juga: BBM Premium Langka di SPBU tapi Diecer di Kios dengan Harga Rp 10 Ribu Per Botol

Baca juga: Kesal Sering Terjadi Kecelakaan, Warga Tanam Pohon di Lubang Jl Dr Wahidin Palu 

Diproyeksikan, 5.000 unit huntap akan dibangun Pemkot Palu untuk relokasi korban bencana di Tondo dan Talise di atas lahan seluas 422 hektare (ha). 

"Luas lahan SHGB ini lebih kurang 422 hektare (ha). Sementara masyarakat yang mengklaim wilayah tersebut sekitar 1.000 orang. Kami harap Kementerian ATR/BPN segera merespon hal ini kerena waktu kami juga cukup singkat," kata Hadi. (*)