Breaking News:

Anggap Reshuffle Kabinet Jokowi untuk Akomodasi Kepentingan Parpol, Qodari: Itu Belum Berhasil

Qodari menganggap perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.

Editor: Ananda Putri Octaviani
tangkapan layar YouTube Sekretariatan Presiden
Presiden Joko Widodo dalam video yang diunggah oleh Sekretariatan Presiden, Jumat (19/3/2021). 

TRIBUNPALU.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari memberikan tanggapan terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Qodari menyebut bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Meski demikian, Qodari menganggap perombakan kabinet Jokowi kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.

Di channel YouTube Kompas TV pada Rabu (19/8/2020), Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari membenarkan bahwa KAMI memang banyak berisi tokoh yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.
Di channel YouTube Kompas TV pada Rabu (19/8/2020), Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari membenarkan bahwa KAMI memang banyak berisi tokoh yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. (Channel YouTube Kompas TV)

Baca juga: Refly Harun Sebut Ahok Tak akan Bisa Jadi Menteri, Ini yang Jadi Alasannya: Tak Perlu Disebut Terus

Baca juga: Nama-nama Disebut-sebut Jadi Menteri Baru Jokowi: Tokoh Muhammadiyah,Pejabat Lama hingga 2 Kader PAN

"Meski mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden, perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik," kaya Qodari

Pertama yakni kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi.

"Sekaligus keluarnya Amien Rais dari PAN dan mendirikan Partai Ummat," kata Qodari dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

Selain itu, Qodari juga menuturkan, reshuffle ini juga dilakukan untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang sebelumnya masih belum berhasil.

"Yang kedua untuk mengakomodasi Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil," imbuhnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved