Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Seriusi Masalah Tapal Batas Buol-Gorontalo, Wagub Sulteng: Pertahankan Kemendagri No 59 Tahun 1992

Pemerintah Sulteng serius menangani permasalahan tapal batas antara Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara.

Handover
Wakil Gubernur Sulteng Rusli Dg Palabbi (kiri) bersama Wakil Bupati Buol membahas tapal batas Buol - Gorontalo Utara, Kamis (22/4/2021) siang. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serius menangani permasalahan tapal batas antara Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang sampai saat ini belum selesai.

Wakil Gubernur Sulteng Rusli Dg Palabbi membahas hal itu dalam rapat penegasan tapal batas yang dihadiri Pemkab Buol dan Wakil Ketua beserta beberapa anggota DPRD Buol di ruangan Rapat Wakil Gubernur Sulteng, Kamis (22/4/2021) siang.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg Palabbi menegaskan, Pemprov Sulteng serius menangani permasalahan tapal batas antara Kabupaten Buol dengan Kabupaten Gorontalo Utara.

“Terkait tapal batas ini kita tetap merujuk dan berupaya mempertahankan Keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 1992 yang menjadi dasar penetapan tapal batas Kabupaten Buol dan Gorontalo Utara," jelas Wagub Rusli.

Baca juga: Pekan Olahraga Provinsi Sulteng 2022 Butuhkan Anggaran Rp 21 Miliar, Ini Pesan Gubernur Longki

Baca juga: Fakta Baru Pembunuhan Bos Wajan, Desahan Istri Jadi Kode Pelaku untuk Membunuh Korban

Baca juga: Bansos PKH 2 Cair, Cek Penerima di cekbansos.kemensos.go.id, Ini Panduan Mencairkannya

Terkait penegasan terhadap tapal batas Buol dengan Gorontalo Utara, Wagub Rsuli memberi instruksi kepada Biro Otonomi Daerah Provinsi Sulteng bersama Pemkab Buol.

Untuk segera membuat surat ditujukan ke Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan seluruh dokumen dan aturan perundangan menyangkut tapal batas tersebut.

Pada pertemuan itu Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu menyebutkan bahwa adanya upaya keberatan dan penolakan melalui Judicial Review.

Keberatan itu kabarnya diajukan Pemerintah Gorontalo Utara terhadap Keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 1992 yang menjadi dasar penetapan tapal batas Kabupaten Gorontalo Utara dan Buol.

Penulis: Rezha Rinaldy
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved