Meski Dilarang Mudik Lebaran, Masyarakat  Masih Diperbolehkan Menikmati Wisata Lokal

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengizinkan tempat wisata buka pada 6 hingga 17 Mei.

indonesia.travel
FOTO ILUSTRASI: Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengizinkan tempat wisata buka pada 6 hingga 17 Mei. 

TRIBUNPALU.COM - Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021, Satgas Covid-19 telah melarang adanya mudik lebaran tahun ini.

Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap lebaran di rumah saja dan melakukan silaturahmi secara virtual.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers yang ditayangkan oleh YouTube Sekretariat Presiden.

"Usai diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 oleh Satgas Covid-19 tentang pelarangan mudik, maka diimbau untuk tidak melakukan mobilitas," ujarnya, Kamis (29/4/2021).

Meski demikian, Wiku mengizinkan tempat wisata buka pada periode larangan mudik, yakni 6 hingga 17 Mei 2021.

Namun kegiatan pariwisata hanya boleh dilakukan di kota domisili atau berada dalam satu kawasan.

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Mahasiswi Untad Sedih: Sudah Sembilan Tahun Tidak Bertemu Ibu

Baca juga: Reny A Lamadjido: Pemkot Palu Bahas Larangan Mudik Lebaran 2021 Pekan Depan

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa via Tribunnews.com)

"Pariwisata 6-17 mei hanya bisa dilakukan di kota domisili atau dalam satu kawasan. Perjalanan lintas daerah tidak diperbolehkan" sambungnya.

Ia meminta kepada petugas tempat wisata agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan diharapkan bisa membatasi pengunjung yang masuk ke lokasi tersebut.

"Petugas harus patuhi protokol dan membatasi pengunjung," tutur Prof Wiku kepada wartawan.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak masyarakat yang tidak mudik untuk menikmati wisata lokal saat libur lebaran.

"Saya harap, masyarakat tidak bingung dengan aturan larangan mudik. Kegiatan masyarakat masih mengacu PKKM mikro, termasuk kegiatan berwisata lokal," ujar Sandiaga Uno seperti dikutip dari laman Tribunnews.com, Rabu (21/4/2021).

Bagi Sandiaga, keputusan yang dibuat oleh pemerintah ini sudah tepat.

Baca juga: Vaksinasi Belum Tentu Aman, Prof Wiku Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik

Baca juga: PO Cahaya Bone di Sulteng Harap Kelonggaran Larangan Mudik

Data-data yang disampaikan oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 bisa menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat yang masih nekat mudik.

"Jadi keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik dan secara tegas melarang mudik itu betul-betul dilandasi dari data-data, bahwa kalau ada pergerakan secara masif seperti lebaran dan Nataru mengakibatkan lonjakan yang sangat signifikan dari penularan virus Covid-19," ujar Sandiaga.

Dengan harapan tersebut, Sandi mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal itu membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar bisa mewujudkan keinginan bersama.

Jika peyebaran Covid-19 sudah menurun usai libur lebaran nnati, maka perekonomian Indonesia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa pulih kembali.

"Saya harap dengan kepatuhan kita terhadap keputusan pemerintah, maka kita Bisa menekan angka penularan Covid-19 yang agak sedikit merangkak naik sekarang," pungkasnya.

Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno. (Instagram/sandiuno)

Baca juga: PT PELNI Cabang Palu Donggala Berlakukan Pengetatan Mudik di Pelabuhan Pantoloan

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Bus Borlindo Taksir Kerugiannya Capai Rp 200 Juta

Jubir Covid-19 Minta Pemda Lakukan Sosialisasi Terkait Mudik dan Pengetatan Mobilitas

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminda Pemerintah Daerah (Pemda) berkontribusi tinggi terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Ia meminta Pemda gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal pengetatan mobilitas nasional dan larangan mudik.

"Pemda harus menyosialisasikan secara jealas tentang peniadaan mudik dan periode pengetatan mobilitas," ujarnya saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Prof Wiku mengatakan sosialisasi tersbut amat penting untuk menjawab kebingungan masyarakat Indonesia usai diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 oleh Satgas Covid-19.

"Agar bisa bahu membahu meminimalisir kebingungan yang ada di masyarakat, sehingga bisa saling bergotong royong menangani Covid-19 di Indonesia," kata Prof Wiku dalam keterangan pers yang tayang live di YouTube Sekretariat Presiden.

Sehingga, Prof Wiku menekankan Pemba untuk menyosialisasikan hal tersebut sampai ke akar-akarnya.

Baca juga: Mudik Dilarang, Pedagang di Terminal Induk Mamboro Kota Palu Terancam Gulung Tikar Saat Lebaran

Baca juga: Mudik Ditiadakan, Dishub Palu: Lepas Rindu Cukup Lewat Video Call

Lebih lanjut, ia masih memperbolehkan masyarakat yang bepergian jarak jauh pada periode 22 April hingga 5 Mei 2021.

Namun, bagi semua perjalanan harus menyertakan surat keterangan medis yang menyatakan negatif Covid-19 dalam kurun waktu 1 kali 24 jam.

"Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan untuk tanggal 22 April hingga 5 Mei masih diperbolehkan, asal membawa surat keterangan negatif Covid-19," sambungnya.

Sementara itu untuk periode 6 hingga 17 Mei 2021, perjalanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang berkepentingan seperti pekerjaan, urusan mendesak keluarga dan keperluan non mudik lainnya.

"6 hingga 17 Mei hanya untuk kendaraan non mudik seperti kepentingan keluarga yang mendesak, kendaraan pekerjaan," ujar Prof Wiku.

Meski demikian, para pengendara juga harus menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 yang akan dicek oleh petugas.

Baca juga: 3 Warganya Sedang Isolasi Mandiri Akibat Terpapar Covid-19, Lurah Lolu Selatan: Jangan Nekat Mudik

Baca juga: Kisah Rumah Angker Tempat Karantina Pemudik, Mimpi Aneh hingga Dipegang Makhluk Halus

"Tetapi harus melampirkan surat keterangan bepergian dari pihak terkait dan rapid tes," katanya.

Lebih lanjut, Prof Wiku menjelaskan terkait perjalanan masyarakat yang dilakukan pada 18 hingga 24 Mei 2021 kembali seperti peraturan sebelum periode mudik.

"Kalau tanggal 18 hingga 24 Mei peraturannya sama dengan periode sebelum peniadaan mudik," bebernya.

Ia juga meminta kepada awak media untuk turut membantu dalam menyosialisasikan peniadaan mudik tahun 2021.

"Kami butuh kerjasama media agar menyampaikan informasi sesuai dengan yang telah disampaikan Satgas Covid-19," pungkasnya.

(TribunPalu.com/Hakim)

 
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved