Breaking News:

Jokowi Digugat ke PN Jakarta Pusat untuk Segera Mundur, KSP: Bapernya Terlalu Tinggi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat gugatan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Instagram/@jokowi
Presiden Jokowi. 

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat gugatan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gugatan itu dilayangkan sejumlah orang yang mengatasnamankan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2021).

Gugatan itu terdaftar dengan nomor 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, dengan Penggugat Muhidin Jalih dan Tergugat Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir dari situs PN Jakarta Pusat.

Dalam surat gugatannya, TPUA meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden.

Selain itu TPUA meminta pengadilan menghukum Jokowi dengan membuat pernyataan tertulis di muka publik.

Baca juga: Kemenhub Beri Stiker Khusus Pemudik, Satgas Covid-19 Minta Pemda Terlibat dalam Menangani Mobilitas

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG, Minggu 2 Mei 2021: Waspada Hujan Lebat Angin Kencang di Jabar

Menuntut TERGUGAT untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku presiden-RI.

  1. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif ini.
  2. Mengabulkan seluruh gugatan ini.
  3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif atau melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.
  4. Menghukum TERGUGAT untuk membuat pernyataan tertulis di muka publik atas kesalahan tersebut, yaitu melakukan perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut atau perbuatan tak terpuji.

Selain gugatan terhadap Jokowi, TPUA juga melayangkan gugatan untuk DPR RI.

Dalam gugatan tersebut TPUA meminta DPR RI mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan tercela.

  1. Menerima gugatan perbuatan melawan hukum secara materiil dalam fungsinya positif ini.
  2. Mengabulkan seluruh gugatan ini.
  3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam fungsinya positif, yaitu Perbuatan Tercela atau Perbuatan Tidak Patut atau pembiaran terhadap perilaku presiden yang tercela atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.
  4. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan: Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta sebuah keterangan

TPUA menuding DPR tidak melaksanakan fungsinya dengan benar. Fungsi tersebut di antaranya menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Mengenai gugatan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) akhirnya memberi tanggapan.

Halaman
12
Penulis: Miranti
Editor: Muh Ruliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved