Breaking News:

OJK Sulteng

Penyuluhan di Ampibabo Parimo, OJK Sulteng Bagikan 500 Paket Sembako

nggota DPR RI Muhiddin Said bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar penyuluhan di Parigi Moutong

Editor: mahyuddin
handover
Anggota DPR RI Muhiddin M Said bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar penyuluhan kepada UMKM terdampak Covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong. Penyuluhan itu dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Leme, Kecamatan Ampibabo, Rabu (28/4). 

TRIBUNPALU.COM, PARIMO - Anggota DPR RI Muhiddin M Said bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi
Sulawesi Tengah menggelar penyuluhan kepada UMKM terdampak Covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong.

Penyuluhan itu dipusatkan di Balai Pertemuan Desa Leme, Kecamatan Ampibabo, Rabu (28/4).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan terkait dukungan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

OJK selaku otorita mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan melalui perpanjangan restrukturisasi kredit pada POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi sektor perbankan.

Sebagaimana diubah menjadi POJK 48/POJK.03/2020 berlaku sampai Maret 2022 dan POJK 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.

Sebagaimana diubah menjadi POJK 58/POJK.05/2020 berlaku sampai April 2022.

Kemudian Penyuluhan dilakukan kepada 50 orang perwakilan pelaku UMKM, dengan terlebih dahulu
melaksanakan test rapid antigen dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Penyuluhan jasa keuangan terkait stimulus OJK masyarakat terdampak Covid-19 digelar secara door to door di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Penyuluhan ini disertai penyaluran paket sembako kepada sebanyak 500 warga di Kecamatan Ampibabo," jelas Muhiddin M Said.

Muhiddin M Said didampingi anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Ni Wayan Leli Pariani dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulteng Gamal Abdul Kahar.

Dalam pertemuan itu diketahui kendala pelaku UMKM saat ini yakni penurunan pendapatan sehingga berdampak pada pembayaran angsuran kredit/pembiayaan.

“Kebijakan OJK berupa restrukturisasi merupakan keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/leasing. Hal yang perlu dipahami bahwa restrukturisasi bukan penghapusan hutang, melainkan pemberian keringanan untuk membayar cicilan hutang," kata Gamal Abdul Kahar.

"Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan
bersama antara debitur dengan pihak bank/leasing. Adapun pemberian keringanan ini," ujarnya menambahkan.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved