Breaking News:

Palu Hari Ini

Temukan Pasal Multitafsir di Ranperda RTRW, Begini Kritik Pansus DPRD Palu

Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu 2021-2041 mengkritisi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.

TRIBUNPALU.COM/SALAM
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Palu terkait laporan Pansus dengan agenda pembahasan RTRW, Minggu (2/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Palu mengkritisi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.

Tak hanya Dinas Penataan Ruang namun saran dan kritik dari Pansus juga ditujukan kepada Bagian Hukum Setda Kota Palu.

Ketua Pansus Raperda RTRW Kota Palu Nanang menyebutkan, kritikan dan saran kepada Dinas Penataan Ruang serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu itu sifatnya konstruktif.

Pascadilakukan beberapa penyesuaian materi muatan Raperda RTRW Kota Palu tahun 2021-204, dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 21 tahun 2021, tentang penyelenggaraan penataan ruang dengan dimulainya rapat (30/3/2021) hingga (23/4/2021).

"Kami menilai terjadi ketidakkompakan antara Dinas Penataan Ruang dan Perumahan, hal itu terlihat dari penjelasan berbeda secara 180 derajat dalam pembahasan sebuah pasal dan ayat oleh Pansus," kata Nanang, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Ulang Tahun ke-32, Caca Tengker Tulis Pesan Menyentuh untuk Dirinya, Singgung soal Ketidakadilan

Baca juga: Pantau Jalur Mudik, Dishub Tak Persulit Warga Pulang Kampung Sebelum 6 Mei

Update juga TribunPalu.com di Instagram: 

Akibatnya, pembahasan satu pasal dan ayat dalam Ranperda itu juga menghabiskan waktu lama.

"Padahal masih banyak pasal dan ayat selanjutnya juga menjadi bahan perhatian sangat serius dari Pemerintah Kota Palu sebagai pihak prakarsanya," tutur Nanang.

Ketua Fraksi Partai PKB DPRD Kota Palu itu menjelaskan, Pansus sangat menyayangkan timbulnya multitafsir terkait norma berakibat kekakuan pemaknaan frasa "bulan" dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Selain itu, juga tidak terdapat ruang tafsiran resmi dalam pasal demi pasal sebagai sebuah peraturan perundangan-undangan atas norma tertentu.

"Kalau bisa Bagian Hukum Setda Palu perlu memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan penjelasan terkait kaidah-kaidah bahasa peraturan perundang-undangan dengan lugas, pasti, objektif, hemat, konsisten dan bermakna tunggal," ucap Nanang.(*)

Penulis: Moh Salam
Editor: mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved