Breaking News:

Larangan Mudik Idulfitri 2021

Sanksi Tegas Menanti Pelaku Pungli di Pos Perbatasan, Kapolres Banggai: Awasi dan Laporkan

Larangan mudik lebaran Idulfitri 2021 M / 1442 H mulai diberlakukan Kamis (6/5/2021) hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Handover
Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI — Larangan mudik lebaran Idulfitri 2021 M / 1442 H mulai diberlakukan Kamis (6/5/2021) hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Aparat gabungan dari TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Banggai akan bersiaga selama 1x24 jam di pos perbatasan Kabupaten Banggai-Tojo Unauna di Desa Balingara, Kecamatan Nuhon, dan perbatasan Kabupaten Banggai-Morowali Utara di Desa Lembah Kramat, Kecamatan Toili Barat.

Kalangan akademisi di Luwuk, Kabupaten Banggai pun meminta aparat gabungan menjalankan tugas sesuai aturan, dan tidak melakukan praktek pungutan liar (pungli) di pos perbatasan.

Sebab, kebijakan larangan mudik lebaran itu dikeluarkan pemerintah atas dasar kesehatan demi keselamatan masyarakat.

Menyikapi itu, Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto mengajak peran serta masyarakat untuk mengawasi aparat yang bertugas di lapangan.

Baca juga: Bandara Palu Mulai Sepi Penumpang di Hari Pertama Larangan Mudik

Baca juga: Polisi Perketat Pengawasan Perbatasan Banggai, Kapolres: Tetap Humanis tapi Tegas

Baca juga: Tua Tapi Subur Cetak Gol, Striker Ganas Ini Dinilai Layak Main di Chelsea, Hati Tuchel Terketuk?

“Mari semua mengawasi aparat di lapangan,” pungkasnya kepada TribunPalu.com, Kamis (6/5/2021).

Bila aparat gabungan kedapatan melakukan pungli lanjut dia, segera dilaporkan dan akan secepatnya ditindaklanjuti.

“Jika ditemukan pungli laporkan dan akan kita proses secara tegas,” tandas perwira menengah yang pernah bertugas di Sudan, Afrika sebagai pasukan perdamaian dunia tersebut.

Sebelumnya, Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Sutrisno K Djawa meminta aparat gabungan harus tegas menegakkan aturan, dan diharamkan ada pungli.

“Semua berpotensi untuk pungli, tinggal tergantung integritas aparat di lapangan. Kalau alasannya demi kesehatan maka aparat harus tegas menegakkan aturan. Cuma kadang orang Indonesia ini relasi dan kepentingan bisa mengalahkan persoalan yang subtansi,” tegasnya, Rabu (5/5/2021) lalu. (*)

Penulis: Asnawi Zikri
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved