Larangan Mudik, Guru Harus Turun dari Angkot Saat Ingin Mengajar, Ibu Dewan Lolos Tanpa Tes Covid

lolos dari penyekatan dan bisa pulang, meski tanpa membawa dokumen tes covid-19. Nasib berbeda dialami guru. Ia harus putar balik dan memilih naik

Editor: Putri Safitri
kolase/dok Tribunnews.com
Sama-sama Kena Penyekatan Mudik Saat Tugas, Ibu Dewan Lolos, Angkot Bu Guru Harus Putar Balik 

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah memberlakukan Larangan Mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Penyekatan saat masa Larangan Mudik 6-17 Mei 2021 mulai dilakukan.

Ini dua kisah berbeda warga yang terkena penyekatan dengan alasan tugas.

Selama Larangan Mudik berlaku, bandara tetap beroperasi, namun hanya melayani penumpang dengan kebutuhan mendesak.

Salah satu syarat penumpang yang boleh melakukan perjalanan selama periode Larangan Mudik adalah pegawai BUMN, swasta, PNS, TNI, dan Polri, yang memiliki kepentingan pekerjaan. 

Personel Kepolisian memeriksa kelengkapan surat saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Tol Cipali, tepatnya di Gerbang Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (7/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Terkait dua pengecualian ini Tribunnews.com merangkum dua kisah berbeda.

Sama-sama beralasan bekerja, namun perbedaan nasib terlihat.

Wakil rakyat di Nganjuk Jawa Timur lolos dari penyekatan dan bisa pulang, meski tanpa membawa dokumen tes COVID-19.

Nasib berbeda dialami guru di Deli serdang Sumatera Utara. Ia harus putar balik dan memilih naik bentor.

Lolosnya Sang Wakil Rakyat, Padahal Tak Tujukkan Hasil Rapid Test

Selama dua hari sejak dimulainya penyekatan di pintu exit Tol Ngawi, ada puluhan kendaraan yang dipaksa putar balik lantaran tidak memenuhi persyaratan, di antaranya surat tugas dan surat hasil rapid tes.

Namun, tidak seluruh pengendara diminta putar balik meski tidak memiliki atau membawa hasil rapid tes.

Seperti yang dialami rombongan anggota DPRD Nganjuk, yang mengendarai mobil pribadi Toyota Fortuner dengan nopol L 2205.

Mereka sempat dihentikan oleh petugas Satpol PP dari Provinsi Jatim yang diperbantukan di pos penyekatan Exit Tol Ngawi.
Saat petugas menanyakan, surat hasil rapid test, mereka tidak dapat menunjukan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved