Breaking News:

Palu Hari Ini

Syarat Revitalisasi Pasar Masomba Harus Bersertifikat Pemkot Palu, Kadis: 80 Persen Milik Pribadi

Syarat revitalisasi Pasar Induk Masomba Palu harus bersertifikat milik Pemerintah Kota Palu.

TRIBUNPALU.COM/ALAN SAHRIR
Suasana di Pasar Induk Masomba Jl Tanjung Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, rabu (2/6/2021) sore. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Syarat revitalisasi Pasar Induk Masomba di Jl Tanjung Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan harus bersertifikat milik Pemerintah Kota Palu.

Syarat itu diajukan oleh Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia kepada Pemkot Palu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu Syamsul Saifudin mengatakan, yang jadi kendalanya adalah sebesar 80 persen lahan di kawasan Pasar Induk Masomba itu milik pribadi warga sekitar.

"Lahan milik Pemkot Palu hanya sekitar 20 persen saja, kalau untuk berapa luas totalnya kami engga ngukur berapa luasannya," kata Syamsul Saifudin di kerjanya Jl Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamodindi, Kacamatan Mantikulore, Kota Palu, Rabu (2/6/2021) sore.

Syamsul Saifudin menambahkan, dirinya akan mensosialisasikan rencana revitalisasi pasar Masomba kepada pemilik lahan.

Baca juga: Cek Isi Kerjasama BPN/ATR Sulteng dengan Pengadilan Tinggi Agama Palu

Baca juga: Bacaan NIat Puasa Senin Kamis Sekaligus Puasa Syawal, Bolehkah Digabung? Ini Penjelasannya

Baca juga: Ingin Maksimalkan Kinerja, Damkar Banggai Minta Cerai’ dari Satpol PP

Jika pemilik lahan bersedia, rencananya akan ada pertukaran dimana lahan di tukar dengan ruko.

Hal itu untuk menyukseskan revitalisasi pasar Masomba menjadi lebih modern.

"Mereka akan memberikan kami waktu untuk membicarakan hal itu kepada pemilik lahan," ungkap Syamsul Saifudin.

Syamsul Saifudin menyebutkan, Kota Palu merupakan prioritas revitalisasi oleh Kemendag pasca bencana gempa dan tsunami 2018.

Dan telah di sediakan dana untuk revitalisasi, namun bermasalah dengan kepemilikan lahan.

Akhirnya dana tersebut di tarik kembali oleh Kemendag RI.

"Kalau status lahan sudah jelas Kemendag akan memfasilitasi rencana revitalisasi itu," ungkap Syamsul Saifudin. (*)

Penulis: Alan Sahrir
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved