Breaking News:

Poso Hari Ini

Soal Dugaan Aparat Salah Tembak Warga Sipil, Ini Komentar Pedas Legislator Poso

Anggota DPRD Kabupaten Poso Muhammad Yusuf mendesak pimpinan kepolisian mengungkap pelaku dugaan salah tembak di wilayahnya.

Penulis: fandy ahmat
Editor: Haqir Muhakir
Handover
Anggota DPRD Kabupaten Poso Muhammad Yusuf 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Poso Muhammad Yusuf mendesak pimpinan kepolisian mengungkap pelaku dugaan salah tembak di wilayahnya. 

Menurutnya, terdapat beberapa warga sipil diduga menjadi korban salah tembak aparat keamanan dalam operasi perburuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, gerakan radikalisme dan terorisme baru bisa muncul karena pemerintah dianggap gagal mewujudkan rasa adil bagi masyarakat.

"Jangan lupa bahwa ada warga diduga menjadi korban karena tindakan aparat. Sampai saat ini belum ada kejelasan hukumnya, apakah pelaku sudah ditangkap atau belum," kata Yusuf kepada TribunPalu.com, Minggu (6/6/2021) siang.

"Berbicara tentang deradikalisasi di Poso, kami berupaya menghindari adanya bibit-bibit kebencian baru terhadap negara dan kepolisian," ucapnya menambahkan. 

Baca juga: Sudah 2 Minggu Dimakamkan Secara Covid-19, Wanita Ini Hidup Kembali dengan Kondisi Sehat

Baca juga: Aksi Pria di Sigi Bobol Kios Pakai Linggis Terekam CCTV, AKhirnya Diciduk Polisi

Baca juga: Suami di Kalsel Tenggelamkan Istrinya ke Sungai Hingga Tewas, Pelaku: Saya Lagi Mematikan Iblis

Data dihimpun TribunPalu.com, selama 2020 terdapat tiga warga sipil diduga menjadi korban salah tembak aparat keamanan dalam operasi perburuan kelompok teroris MIT. 

Mereka adalah Qidam Alfarizki (20), Syarifudin (25) dan Firman (17). 

Terkait kasus Qidam Alfariski, pihak keluarga melalui penasehat hukum dari Tim Pembela Muslim (TPM) telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Palu. 

Namun dalam sidang putusan pada 3 Juni 2021, putusan Hakim PN Palu menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena alasan gugatan mengandung cacat formil. 

Legislator Yusuf menekankan pentingnya keseimbangan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak. 

Jika tidak, dirinya khawatir masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan merasa marah dan nekat melakukan tindakan radikal hingga terorisme.

"Kasus di Poso harus ditangani secara menyeluruh, jangan berpihak dan parsial. Sekarang bukan hanya persoalan MIT, tetapi juga penegakan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban," ungkap Yusuf. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved