Sulteng Hari Ini

Pandangan 8 Fraksi DPRD Sulteng Terkait Pertanggungjawaban APBD 2020

Sebanyak delapan fraksi DPRD Sulawesi Tengah berikan pandangan terkait pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penulis: Nur Saleha | Editor: Haqir Muhakir
TRIBUNPALU.COM/NUR SALEHA
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Baco Dg Palabbi memberikan pandangan di rapat paripurna DPRD Sulteng soal APBD tahun anggaran tahun 2020, Senin (7/6/2021) siang. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sebanyak delapan fraksi DPRD Sulawesi Tengah berikan pandangan terkait pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Padangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulteng, Senin (7/6/2021) siang.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua, Mohamad Arus Abdul Karim yang juga selaku ketua dari fraksi Golkar dan Perindo.

Pandangan dari delapan fraksi tersebut dibacakan oleh Wakil Gubernur Sulteng Rusli Baco Dg Palabbi.

"Ada delapan fraksi yang memberikan tanggapan terkait APBD 2020 yaitu Partai NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB, PKS, dan Amanat Rakyat," jelas Rusli.

Baca juga: Cerita Konsumen Perumahan Syariah di Luwuk yang Terancam Kena Tipu Miliaran Rupiah

Baca juga: Papan Reklame Jl Moh Yamin Palu Nyaris Roboh, Ini Perintah Wali Kota Palu Saat Meninjau Langsung

Partai NasDem dalam pandangan umumnya menyatakan beberapa kinerja positif diperoleh dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat atas dicapainya oleh Gubernur Sulteng yaitu pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) APBD tahun anggaran 2020.

Dalam pandangan fraksi NasDem juga mengemukakan terkait permasalahan di Provinsi Sulteng, mulai dari maraknya pertambangan ilegal, turunnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, laju pertumbuhan produk domestik bruto cenderung menurun, kemiskinan, stunting, penurunan indeks pembangunan gender dan Indeks Desa Membangun (IDM) alami kenaikan.

Partai Golkar dalam pandangannya menyampaikan saran dan masukan bahwa pemda harus terus melakukan pemutakhiran data terkait pajak kendaraan bermotor dan pengelolaan aset dilakukan secara profesional.

Pandangan partai Gerindra bahwa sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng telah mendedikasikan diri untuk daerah, dan akan menjadi motivasi bagi penerus yang sedang mengemban amanah dari rakyat.

Selanjutnya, pandangan PDIP menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan yang diharapkan pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakukan penghematan di sektor belanja infrastruktur kecuali dinilai mendesak berdampak langsung pada perbaikan kesejahteraan rakyat.

Fraksi PDIP juga meminta agar pemerintah memaksimalkan kordinasi keamanan dan pengamanan dengan pihak TNI, Polri serta pemda Kabupaten Poso dan pemerintah pusat terkait situasi letupan teror pada rakyat sipil.

Baca juga: Kapolres Sigi Bagikan SIM gratis Untuk Warga Saat Resmikan Lapangan Uji SIM

Baca juga: Diduga Hilang Saat Melaut, Warga Toraranga Berhasil Ditemukan Dengan Selamat

Terakhir PDIP meminta perhatian besar dan keseriusan dalam mempercepat realisasi pemenuhan hak rakyat korban bencana alam tahun 2018 silam.

Sementara Partai Demokrat dalam pandangannya meminta maaf kepada pemerintah Prov Sulteng apabila dalam kebersamaan terdapat keputusan dinilai tidak sejalan dengan kebijakan.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved