Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Diduga Ada Penyelewengan Proyek TTG, Ketua DPRD Donggala Laporkan ke Kejati Sulteng

Dimana anggaran desa seharusnya digunakan untuk pencegahan COVID-19, padat karya, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Penulis: Ketut Suta
Editor: Dimas Adi Satriyo
TribunPalu.com/Ketut_Suta
Penyerahan Dokumen Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh Ketua DPRD Donggala kepada Kejati Sulteng, pada Jumat (11/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Ketut Suta

TRIBUNPALU.COM, PALU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala menyerahkan dokumen rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.

Penyerahan dokumen itu didampingi mantan ketua Pansus TTG, M Taufik bersama angota DPRD Donggala lainnya.

Dokumen itu diterima langsung Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Sulteng Rahmad Supriadi didampingi Kasi Penerangan Hukum, Reza Hidayat.

Baca juga: Bupati Banggai Mulai Menata Birokrasi, Dua Pimpinan OPD Diganti

Baca juga: Diskominfo Sulawesi Tengah Luncurkan Program Literasi Digital

Baca juga: Infodemi Marak di Media Sosial, Ini Penjelasan Diskominfo Sulteng

Ketua DPRD Donggala Takwin mengatakan, penyerahan dokumen itu karena adanya dugaan kerugian uang Negara dari proyek pengadaan TTG.

"Pansus menduga adanya temuan senilai kurang lebih Rp 4 miliar," ujar Ketua DPRD Donggala, Takwin kepada media, pada Jumat (11/6/2021).

"Untuk memastikan benar tidaknya dugaan tersebut, maka kami secara lembaga selanjutnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh pansus," tambahnya.

Ia menambahkan, ada 98 desa terjadi monopoli yang dilakukan oleh CV Mardiana.

Dengan nilai kontrak sekitar kurang lebih Rp 50 juta setiap desa tersebut.

"Karena itu Pansus berkesimpulan bahwa dalam pengadaan TTG diduga terjadi kerugian negara mencapai Rp 4 miliar," tutupnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved