DPD Partai Demokrat Sulteng Gelar Musyawarah Daerah Ke-lV

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Salahe

TRIBUNPALU.COM, PALU - Musyawarah Daerah (Musda) ke-lV Partai Demokrat Sulteng dilaksanakan di D'Kalora Cafe & Resto Jl Ulujadi, Desa Kalora, Kota Palu, Kamis (24/6/2021) siang.

Musda dibuka anggota DPR RI Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui aplikasi Zoom.

Dalam kesempatan itu, Teuku mengapresiasi persiapan DPD Partai Demokrat Sulteng dalam menyelenggarakan Musda ke-3 di era kepemimpinan ketua AHY.

Sehingga diharapkan Musda itu menjadi contoh baik untuk daerah lainnya yang belum melakukan musda.

"Musda ini berfungsi untuk mensolidkan organisasi kita, tetapi kewaspadaan tetap kita harus jaga, untuk harus menjadi ajang konsolidasi menambah solidaritas, memperkuat kepengurusan dan merangkul pihak-pihak yang terus memperkuat partai ini," jelasnya.

Baca juga: Dianggap Mengancam Keselamatan Warga, Pohon Tua di Belakang Kantor Wali Kota Palu di Tebang

Baca juga: Pemkot Palu Tingkatkan Pelayanan Investasi Berbasis Online

Teuku juga mengatakan, calon ketua harus memaparkan visi misi serta program kerja khususnya terkait implementasi 10 program utama partai demokrat.

"Program utama termasuk pemaparan strategi peningkatan kursi DPR RI, kursi DPRD Provinsi Kabupaten Kota, penambahan kepala daerah dan pilkada serta menggapai manajemen pilpres," pungkas dia.

Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BP-OKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan seluruh keputusan yang diambil di forum Musda telah memenuhi azas demokrasi serta dapat dipertanggungjawabkan legitimasinya.

Sebab Itu dibuktikan dengan Musda yang telah berjalan sesuai dengan AD/ART serta PO Partai Demokrat.

"Musda ini berjalan secara demokratis, dan yang paling penting adalah legitimasinta. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua," ujar Herman.

"Proses demokrasi berlangsung dengan terbuka, karena ada pendaftaran secara terbuka, musda secara terbuka," tambahnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun, Dapat Hak Ajukan Permohonan Pengampunan ke Presiden,Ini Penjelasannya

Baca juga: Informasi CPNS dan PPPK Kota Palu Belum Jelas, Ini Penjelasannya

Lanjut kata Herman, mereka menginginkan musda itu ada proses rekonsolidasi dan konsolidasi dan melakukan keharmonisan terhadap langkah selanjutnya.

Sebab usai pelaksanaan Musda, DPP Partai Demokrat mewajibkan kepengurusan Demokrat Sulawesi Tengah untuk segera menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) paling tidak hingga sebulan setelah momentum Musda

"Sebulan setelah melaksanakan musda ini akan dilakukan muscab serentak di Provinsi Sulteng dan kemudian setelah itu ada pelantikan dan apa yang harus diperbuat selama akan menuju ke 2024," pungkasnya. (*)