Senin, 20 April 2026

Sulteng Hari Ini

OJK Edukasi Jasa Keuangan ke Guru IPS Tingkat SMP di Touna Sulteng

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah gelar sosialisasi dan edukasi kepada guru IPS tingkat SMP se Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulteng.

Editor: Haqir Muhakir
OJK SULTENG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah gelar sosialisasi dan edukasi kepada guru IPS tingkat SMP se Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulteng, MInggu (27/6/2021). 

TRIBUNPALU.COM, TOUNA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah gelar sosialisasi dan edukasi kepada guru IPS tingkat SMP se Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulteng, MInggu (27/6/2021).

para guru itu diberikan edukasi terkait pengenalan OJK dan Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Lawaka pada Kamis 24 Juni 2021 dan dihadiri sekitar 30 perwakilan guru se-Kabupaten Tojo Una-Una.

Turut hadir Kepala OJK Provinsi Sulteng Gamal Abdul Kahar, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tojo Una-Una Hambiah Sutedjo, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una Alimuddin Muhammad.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi para guru yang notabene adalah pendidik dan pengajar sehingga dapat memahami dan menyadari peran industri jasa keuangan khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una.

Baca juga: 3 Kali Gagal di Final, Wali Kota Hadianto Optimis Argentina Juarai Copa America 2021

Baca juga: Lowongan Kerja Rumah Sakit Islam Wonosobo Berbagai Posisi: Dokter Umum, Perawat, hingga Keuangan

Sekda Touna Hambia Sutedjo mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini para guru dapat mengetahui produk dan layanan perbankan dan non perbankan serta manfaat dan resiko yang ditimbulkan.

“Ada dua hal utama yang perlu kita dorong yaitu perluasan akses keuangan masyarakat dan peningkatan literasi keuangan. Dalam mewujudkan itu semua, diperlukan sinergitas antara otoritas keuangan, pemerintah dan industri jasa keuangan.” ujar Hambiah

Perluasan akses keuangan juga telah menjadi fokus dan prioritas Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia.

Kebijakan peningkatan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat diharapkan dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terutama dalam upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

“Presiden Republik Indonesia telah memberi arahan dalam Rapat Terbatas strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tanggal 28 Januari 2020 bahwa pencapaian target inklusi keuangan pada tahun 2024 menjadi sebesar 90 persen," ujarnya.

"Untuk itu, perlu adanya strategi literasi dan inklusi keuangan yang dapat mendorong masyarakat yang well literate dan financially inclusive salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang terselenggara saat ini,” je;as Gamal. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved