Breaking News:

Banggai Hari Ini

Pemkab Banggai Alokasikan Rp 1,3 Miliar untuk Kendaraan Dinas Bupati dan Wakilnya

Sementara untuk mobil dinas mantan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, kata Ismed, telah dilelang khusus.

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: mahyuddin
handover
Bupati Banggai Amirudin Tamoreka memeriksa kendaraan dinas barunya di depan kantor bupati, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (30/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Tengah, menyiapkan kendaraan dinas baru untuk Bupati Banggai dan Wakil Bupati Banggai periode 2021-2024.

Kendaraan dinas  jenis Toyota Vortuner VRZ 4x4.

"Pagi tadi sudah tiba di kantor Bupati Banggai," kata Kabag Umum Setda Banggai Ismed Wardana, kepada TribunPalu.com, Jumat (30/7/2021).

Mobil ini dialokasikan melalui APBD tahun 2021 seharga Rp 693 juta per unit.

Totalnya Rp 1.386.000.000.

Sementara untuk mobil dinas mantan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, kata Ismed, telah dilelang khusus.

Baca juga: Sudah Selesai Isoman dan Sembuh dari Covid-19? Lakukan Hal-hal Berikut agar Cepat Pulih

"Jadi mobil dinas sebelumnya dilelang khusus untuk mantan pimpinan daerah. Ada aturannya," kata Ismed.

Sekedar diketahui, pengadaan kendaran dinas untuk kepala daerah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2006.

Dalam peraturan tersebut, kendaraan dinas untuk kepala daerah merujuk kapasitas mesin yang diukur dalam satuan cubical centimeter (cc). Ketentuan cc kendaraan dibedakan antara sedan dengan jip.

Kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur dapat menggunakan sedan berkapasitas mesin 3.000 cc, dan jip  4.200 cc.

Sedangkan batas maksimal kapasitas mesin untuk wakil gubernur yaitu sedan 2.500 cc, dan jip 3.200 cc.

Baca juga: Tak Terima Dituduh Tunggangi Mahasiswa, Demokrat Polisikan Wamendes Budi Arie Setiadi

Sementara aturan pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota, kapasitas mesinnya hingga 2.500 cc untuk sedan dan 3.200 cc untuk jip.

Sedangkan untuk wakil bupati atau wakil wali kota kapasitas mesinnya 2.200 cc untuk sedan, serta 2.500 cc untuk mobil jip.

Artinya tolok ukur kendaraan dinas kepala daerah bukan pada harga tapi besaran kapasitas mesin.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved