Kasus Corona Masih Tinggi, Gubernur Sulteng Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Tekan Penyebaran Covid-19

Hal itu disebabkan karena keterisian rumah sakit sudah maksimal bahkan over kapasitas.

"Penanganan COVID-19 harus bersama-sama dari tingkat Desa sampai provinsi," ungkap Rusdi Mastura, Jumat (30/7/2021).

Mantan Wali Kota Palu dua periode itu meminta, agar pejabat teknis dan kepala daerah Kabupaten/Kota secepatnya mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk percepatan penanganan COVID-19.

"Kita tidak boleh panik tapi tetap melaksanakan peraturan dengan utuh," katanya.

Sementara usulan guna mengoptimalkan puskesmas dalam penanganan COVID-19, Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira sependapat dan mendukung keputusan Gubernur tersebut.

Menurut Ketua DPRD Sulteng itu, lonjakan kasus akhir-akhir ini banyak bermula dari kontak erat dengan pasien positif.

Ditambah lagi sosialisasi aturan PPKM yang belum masif.

Hal tersebut membuat masih banyak didapati kegiatan yang melibatkan kerumunan di tengah masyarakat.

"Misalnya pesta yang banyak dihadiri undangan dan ini masih terjadi dimana-mana," papar Nilam.

Anggota Fraksi NasDem itu berharap, agar pemerintah provinsi meminta bantuan tabung oksigen kepada perusahaan swasta yang berinvestasi di Sulteng.

Sebab persediaannya tabung oksigen di Sulteng mulai menipis.

"Untuk insentif nakes diharap dapat dipercepat pencairannya untuk memotivasi nakes yang berjuang di garis depan," pungkas Ketua DPRD Sulteng. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Yustisi Kota Palu Max Duyoh menginginkan para kepala puskesmas, camat dan lurah proaktif dalam menyukseskan program vaksinasi pemerintah. 

Sebab menurutnya, sosialisasi vaksinasi maupun pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat hanya intens dilakukan oleh Satgas Yustisi dari aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP. 

"Sudah ada perintah dari wali kota bahwa program vaksinasi ini harus ada keterlibatan kepala puskesmas, camat dan lurah. Kalau hanya dari TNI-Polri dan Satpol PP ini akan sulit," kata Max Duyoh.