Sulteng Hari Ini

Ombudsman Terima Aduan Pelayanan Pemerintah Syaratkan Vaksinasi, Ini Penjelasannya

Peran pemerintah mensosialisasikan vaksin sangat penting, bukan lewat persyaratan macam-macam.

Penulis: Nur Saleha | Editor: mahyuddin
handover
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah memastikan pesan berantai di sosial media tentang menerima laporan warga tak dilayani pemerintah karena terkendala vaksin adalah hoaks.  

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM,PALU - Kepala Ombudsman Sulteng Sofyan Farid Lembah memastikan pesan berantai di sosial media tentang menerima aduan warga tak dilayani pemerintah karena terkendala vaksin adalah hoaks

Dalam pesan itu bertuliskan masyarakat tidak dilayani pemerintah karena belum vaksin bisa melapor ke Ombudsman.

Dalam keterangan pesan berantai itu, vaksin itu sukarela bukan kewajiban sedangkan pemerintah melayani masyarakat adalah kewajiban yang diatur dalam undang-udang dan konstitusi.

"Itu hoaks, dan pihak Ombudsman pusat sudah laporkan," ucap Sofyan, Kamis (5/8/2021)

Menurut Sofyan, pesan berantai tersebut berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah yaitu dari Sumatera.

"Ini gunakan flayer Ombudsman dinilai dari Sumatera lalu Jakarta dan sekarang masuk di medsos Palu," ucap Sofyan.

Baca juga: Derita Siswa Belajar Online di Desa Pososlalongo Balut, Koneksi Hanya Ada di Ketinggian 600 Mdpl

Kepala Ombudsman Sulteng itu menyebutkan, sekalipun informasi tersebut mencatut akun resmi Ombudsman, tetapi hal itu tidaklah benar.

"Setengah mati kami tangkis komplain. Ini tidak benar, bahkan akun resmi Ombudsman," tegasnya

Sofyan mengimbau masyarakat agar selalu memberikan atau menyebarluaskan informasi benar.

"Marilah di masa pandemi ini berikan informasi yang sehat pula. Ada masalah soal pelayanan, silahkan melapor ke Ombudsman," tuturnya.

Dia juga memastikan, Ombudsman sejalan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menyatakan bahwa sertifikat vaksin tidak bisa dijadikan sebagai syarat administrasi apapun.

“Aturannya lemah. Vaksin adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan,” kata Sofyan Farid Lembah.

Baca juga: Derita Siswa Belajar Online di Desa Pososlalongo Balut, Koneksi Hanya Ada di Ketinggian 600 Mdpl

Dia mengatakan, peran pemerintah mensosialisasikan vaksin sangat penting, bukan lewat persyaratan macam-macam.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved