Wagub Sulteng Terima 4 Instruksi Presiden untuk Pengendalian Inflasi di Daerah

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir menghadiri rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah secara virtual, Rabu (25/8/2021) sore.

Rakor TPID itu dibuka langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada Kesempatan Kepala BI Fery  Wardio menyampaikan bahwa Inflasi nasional tahun ini dalam posisi terendah, yaitu 1,52 persen atau inflasi tahun ini ditargetkan pada posisi 3 persen. 

Selanjutnya Gubernur BI Feri Wardio meminta peran semua pihak , Menko , Menteri , Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dapat menjaga Inflasi Daerah dan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahtraan masyarakat.

Sementara Presiden Joko Widodo memberikan 4 instruksi kepada para kepala daerah di Indonesi, termasuk Sulawesi Tengah.

Pertama, kepada meteri, gubernur, bupati dan wali kota agar dapat terus menjaga stabilitas harga sebagai pilar untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu belanja .

Kedua, Presiden RI meminta untuk mendorong peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan.

Ketiga, perekonomian Negara kita saat ini membaik bisa tumbuh sebesar 7,7% dan infalsi sebesar 1,52 persen , tetapi inflasi yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik karena bisa melemahkan daya beli masyarakat.

Keempat. Agar menjaga terus ketersediaan stok pangan nasional , stok kebutuhan pokok dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian , agar dipastikan dilapangan stok pangan dan stok kebutuhan pokok masyarakat.

Mendapat instruksi itu, Wagub Mamun Amir menyampaikan rasa bangganya dengan tingkat pertumbuhan perekonomian sulawesi tengah dapat tumbuh sebesar 8,5 persen.

Dengan tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipastikan kinerja OPD pemerintah sudah dapat berjalan baik dan kinerja pemerintah secara umum sudah baik.

"Pertumbuhan tersebut pasti dapat meningkat bilamana program visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dalam program 100 M per tahun per kabupaten dan kota berjalan.

Karena program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan dan mengurangi angka penangguran, pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah. (*)