5 Menteri Ini Kekayaannya Meningkat Selama Pandemi, Pengamat: Problem Etik Serius

TRIBUNPALU.COM - Di tengah pandemi Covid-19 saat ini banyak pihak yang mengeluhkan sulitnya mencari uang.

Bahkan banyak perusahaan besar yang bangkrut.

Namun di sisi lain sejumlah pejabat negara mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi Covid-19 berdasarkan catatan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlah itu diketahui berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK.

KPK mengungkapkan bahwa ada 58 persen menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar.

Sementara itu, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan hanya 3 persen pembatu presiden Joko Widodo itu yang melaporkan kekayaannya turun.

Baca juga: 60 Relawan Vaksinasi Presisi Dilantik, Bantu Polda Sulteng Tekan Penyeberaan Covid-19

Baca juga: KKB Papua Mati Kutu, Pasukan Ini Siap Lindungi Pagelaran PON XX Papua dari Ancaman Teroris

Siapa saja Menteri dengan kenaikan jumlah harta kekayaan tertinggi? berikut catatan Kompas.com:

1. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan jumlah harta kekayaan terbarunya per 31 Desember 2020 mencapai Rp 2.428.784.082.978.

Pada laporan LHKPN tahun 2019, mantan Wakil Menteri Pertahanan itu memiliki harta sebanayk Rp 1.947.253.281.442.

Dengan demikian, harta kekayaan Trenggono naik 481 miliar, atau tepatnya Rp 481.530.801.537.

2. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan

Berdasarkan LHKPN 2020 di laman resmi KPK, Luhut Binsar Panjaitan juga mengalami peningkatan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.

Harta kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu per 30 Desember 2020 mencapai Rp 745.118.108.997.

Dalam LHKPN Luhut per 31 Desember 2019, harta kekayaan Jenderal Purnawirawan TNI itu tercatat sebanyak Rp 677.440.505.710.

Dengan data itu, dalam waktu satu tahun harta Luhut mengalami kenaikan sebanyak Rp 67.747.603.287.

3. Menhan Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tercatat memiliki harta kekayaan per 31 Desember 2020 mencapai Rp 2.029.339.519.335.

Sebelumnya, laporan LHKPN mantan Danjen Kopassus itu per 31 Desember 2019 senilai Rp 2.005.956.560.835.

Dengan demikian, harta kekayaan Prabowo mengalami kenaikan sebesar Rp 23.382.958.500 selama setahun.

4. Menkominfo Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate juga masuk ke dalam daftar menteri Jokowi yang hartanya melonjak selama pandemi Covid-19.

Data LHKPN Johnny per 31 Desember 2020 yang dilaporkan kepada KPK tercatat sebanyak Rp 189.965.884.963.

Sebelumnya, Plate memiliki harta kekayaan sebanyak Rp. 172.201.825.921 pada laporan LHKPN per 31 Desember 2019.

Dengan demikian, jumlah harta Menkominfo itu mengalami kenaikan sebesar Rp 17.764.059.042.

5. Menag Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga tercatat sebagai penyelenggara negara yang hartanya meningkat.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2020 mencapai Rp 11.158.093.639.

Sebelumnya, politisi PKB tersebut melaporkan hartanya berjumlah Rp 936.396.000 pada LHKPN per 31 Desember 2018.

Dengan demikian, jumlah harta Yaqut mengalami kenaikan sebanyak Rp 10.221.697.693 selama menjabat sebagai Menteri Agama.

Kata Pengamat

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyoroti soal bertambahnya harta kekayaan sekira 70 persen para pejabat Indonesia menurut catatan KPK di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal ini bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.

"Mestinya pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat," katanya kepada wartawan, Senin (13/9/2021).

Dia memahami jika bertambahnya kekayaan pejabat negara itu karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara, itu berarti hal yang wajar.

"Pejabat boleh kaya, tidak ada larangan.Tetapi kita boleh bertanya-tanya, bisnis apa yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini ditengah pandemi Covid-19? Bisnis vaksinkah? PCR test? Test Antigen? Alat kesehatankah? Atau batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus?" katanya.

Dia juga mempertanyakan apakah kemungkinan pejabat tersebut memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis.

"Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk, bahagia di atas derita rakyat banyak," ujarnya.

Ubed menambahkan pejabat publik seharusnya dipahami sebagai pelayan publik dan bukan pengusaha.

"Inilah problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik," katanya.

"Apalagi jika mereka menggunakan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis dan mendapat keuntungan finansial. Ini sudah kena delik yang mengarah kepada korupsi," pungkas Ubed.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Menteri Jokowi Hartanya Meningkat di Masa Pandemi, Siapa Saja?" dan Tribunnews.com dengan judul Kekayaan Pejabat Naik Signifikan Selama Pandemi, Pengamat: Problem Etik Serius,