Breaking News:

Anggota DPR RI Tanggapi Wacana Amandemen ke-5 UUD 1945: Bukan Harga yang Murah

Wacana amandemen ke-5 UUD 1945 kembali menjadi perbincangan pasca Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus yang lalu.

Editor: Putri Safitri
handover
Ilustrasi Anggota DPR RI Tanggapi Wacana Amandemen ke-5 UUD 1945: Bukan Harga yang Murah 

TRIBUNPALU.COM - Wacana amandemen ke-5 UUD 1945 kembali menjadi perbincangan pasca Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus yang lalu.

Pidato Ketua MPR yang menyinggung mengenai PPHN dan agenda perubahan UUD 1945 serta apresiasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap wacana tersebut tentunya telah menarik perhatian dan pertanyaan semua kalangan.

Terutama di kondisi pandemi saat ini, yang seakan-akan memposisikan pelaksanaan amandemen cenderung dipaksakan.

Menurut senator asal Jambi M. Syukur, bila kita melihat syarat pengajuan perubahan yang tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945, maka diperlukan 2 (dua) syarat untuk dapat diagendakannya perubahan tersebut.

Syarat pertama adanya pengajuan oleh 1/3 (sepertiga) Anggota MPR serta yang syarat kedua adanya usulan tertulis terhadap pasal-pasal yang akan diubah beserta alasannya.

Jika mengacu pada kedua syarat tersebut serta dengan hitung-hitungan politik yang ada saat ini maka wacana amandemen UUD 1945 sangat mungkin untuk diwujudkan.

M. Syukur
M. Syukur (handover)

Bila kita melihat sejarah, amandemen UUD 1945 diawali dengan momentum yang sangat masif dan kemudian menghasilkan sebuah konsensus politik yang kemudian berdampak pada pergeseran kekuasaan pembentukan legislasi, pembatasan masa jabatan presiden, serta pergeseran sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi.

Perubahan-perubahan tersebut tentunya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pengelolaan negara saat ini.

Pertanyaannya sekarang, urgensi apa yang kemudian dapat dijadikan dasar terhadap dilakukannya amandemen kembali terhadap UUD 1945, apakah cukup hanya PPHN yang kemudian dijadikan landasan untuk dilakukannya kembali amandemen UUD 1945.

Dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, kalaupun pelaksanaan amandemen tetap dilakukan maka dampak yang dirasakan haruslah mengarahkan pada perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sistem hubungan pusat daerah yang lebih seimbang, serta pelaksanaan pemilihan pemimpin nasional yang adil dan menjamin terlaksananya hak-hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved