Bocor Nasib Novel Baswedan dkk di KPK, Benarkah Dipecat Tanggal 1 Oktober?

Bocor nasib Novel Baswedan dan 57 pegawai KPK yang beberapa waktu lalu dinyatakan tak lulus asesmen Tew Wawasan Kebangsaan (TWK).

Editor: Muh Ruliansyah
Kompas.com/Garry Andrew Lotulung
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. 

TRIBUPALU.COM - Bocor nasib Novel Baswedan dan 57 pegawai KPK yang beberapa waktu lalu dinyatakan tak lulus asesmen Tew Wawasan Kebangsaan (TWK).

Belakangan beredar kabar Novel dkk bakal dipecat dari KPK pada 1 Oktober 2021 mendatang.

Ketua KPK, Firli Bahuri hanya menjawab singkat ketika ditanyai soal kabar tersebut.

"Nanti ada waktunya dijelaskan oleh KPK kepada publik," ujar Firli lewat pesan singkat, Rabu (15/9/2021).

Akan tetapi, jenderal polisi bintang tiga itu enggan merinci waktu pastinya KPK menjelaskan isu pemecatan pegawai gagal tes aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

Firli meminta masyarakat tidak berspekulasi negatif terlebih dahulu.

Pasalnya, KPK belum membenarkan hal tersebut dengan keterangan resmi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, KPK kini sedang sibuk menyiapkan pelantikan untuk 18 pegawai yang lolos dalam pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi ASN.

"Kita lantik dan ambil sumpah yang 18 pegawai dulu ya," tutur Firli.

Pelantikan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (handover)

Sumpah jabatan itu akan membuat 18 pegawai resmi jadi ASN.

Sebelumnya, KPK disebutkan akan memecat pegawai yang tak lulus TWK.

Dalam pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp, dijelaskan bahwa surat keputusan ihwal pemberhentian bahkan sudah ditandatangani.

"SK (Surat Keputusan) Pemberhentian kita sudah ditandatangani dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Oktober 2021," bunyi pesan yang diterima awak media, Rabu (15/9/2021).

Lanjut pesan itu, dijelaskan proses penyusunan surat keputusan dilaksanakan oleh biro hukum, yang biasanya dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

"Proses penyusunan SK dilaksanakan oleh Biro Hukum, yang mana biasanya dilakukan oleh Biro SDM. Baru penomorannya dilalukan oleh Plh Kabag Yanpeg," tulis pesan tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada periode Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi alias dipecat.

Sebanyak 51 pegawai itu merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Menurut Alex, mereka ini warnanya merah.

Polemik antara KPK dengan pegawai yang tak lulus TWK kemudian terus bergulir.

Teraktual, muncul surat edaran yang menawarkan pegawai KPK bekerja di BUMN.

Tawaran itu diberikan kepada para pegawai yang tak lulus TWK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah adanya surat penawaran tersebut.

"Yang jelas form-nya saya tidak tahu, kalau ditawari itu bukan ditawari. Mereka itu katanya sih ya mereka nanya masa sih pimpinan (KPK) tidak memikirkan mereka, begitu," ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Hingga saat ini, kata Nurul Ghufron, tidak ada permintaan pengunduran diri bagi pegawai yang tidak lolos TWK tersebut.

"Yang jelas dari kami tidak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," kata dia

Seperti diberitakan, 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK.

51 orang dilabeli cap merah disebut tak bisa dibina lagi. 24 orang dibina, tapi akhirnya menyisakan 18 orang saja kerena 6 orang tidak bersedia.

Sehingga ada 57 orang pegawai yang didepak KPK.

Pelaksanaan TWK dianggap kontroversi

KomnasHAM menyebut melanggar HAM dan Ombudsman menyebut terjadi maladministrasi.

Terdapat sejumlah penyelidik dan penyidik yang sedang menangani perkara korupsi.

Salah satunya, penyelidik Harun Al Rasyid yang memimpin tim Satgas KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, pada Minggu (9/5/2021).

Selain itu, terdapat juga nama penyidik senior Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo serta sejumlah penyelidik dan penyidik lainnya yang kerap menangani sejumlah perkara korupsi besar, seperti e-KTP, kasus suap bansos, benur dan lainnya.

Yudi Purnomo misalnya, menangani kasus suap izin ekspor benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan kasus suap penanganan perkara korupsi di Tanjungbalai yang menjerat penyidik KPK dari unsur Polri, Stepanus Robin Pattuju.

Sementara, Novel dan Ambarita kerap berada dalam satu tim Satgas dan menangani sejumlah perkara besar, seperti korupsi e-KTP.

Saat ini, keduanya sedang menangani kasus suap jual beli jabatan di Tanjungbalai yang ikut menyeret nama LIli Pintauli Siregar (wakil Ketua KPK).(*)

(Sumber: Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved