Breaking News:

Krisdayanti Beri Penjelasan Soal Anggota DPR Terima Dana Rp 450 Juta: Bukan Pendapatan Pribadi

Krisdayanti menyatakan, dana reses yang diterima oleh para anggota DPR bukanlah merupakan pendapat pribadi para anggota dewan.

Editor: Lita Andari Susanti
Instagram/krisdayantilemos
Riasan Krisdayanti saat pelantikan anggota DPR RI 2019. 

TRIBUNPALU.COM - Krisdayanti sempat memberikan bocoran terkait gaji yang diterimanya sebagai anggota DPR.

Tak hanya gaji pokok, wanita yang akrab disapa KD ini juga menjelaskan terkait dana-dana lainnya, salah satunya adalah dana reses.

Krisdayanti menyatakan, dana reses yang diterima oleh para anggota DPR bukanlah merupakan pendapat pribadi para anggota dewan.

"Dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI, melainkan dana untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing," kata Krisdayanti dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021).

KD, sapaan Krisdayanti, menjelaskan bahwa anggaran tersebut wajib digunakan dalam menjalankan tugasnya menyerap aspirasi rakyat.

Ia menuturkan, aspirasi itulah yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Baca juga: Tak Hanya Gaji Pokok, Krisdayanti Sebut Anggota DPR Juga Dapatkan Dana Aspirasi, Ini Jumlahnya

Baca juga: Krisdayanti Bocorkan Gaji dan Tunjangan Sebagai Anggota DPR, Ada Dana Aspirasi hingga Uang Kunjungan

Politikus PDI-P itu melanjutkan, pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat.

"Bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat," kata KD.

"Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan," ujar dia.

Krisdayanti menambahkan, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang dianggarkan oleh negara ini tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, tetapi juga anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved