Breaking News:

Morut Hari Ini

Terkait Dugaan Perampasan Lahan Warga, FRAS Desak Gubernur Sulteng Hentikan Aktivitas PT ANA

FRAS menilai, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kebal terhadap hukum karena kasus itu pernah ditangani staf presidendi.

Penulis: Alan Sahrir | Editor: mahyuddin
handover
Koordinator FRAS Sulteng Eva Susanti Bande 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulawesi tengah (Sulteng) mendesak gubernur setempat menertibkan operasi ilegal PT Agro Nusa Abadi (ANA) di Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.

Koordinator FRAS Sulteng, Eva Susanti Bande mengungkapkan, konflik agraria yang melibatkan masyarakat Petasia Timur dengan perusahaan PT Agro Nusa Abadi sampai dengan saat ini tidak terselesaikan.

“Dalam catatan kami di FRAS, terdapat 300 lahan masyarakat Petasia Timur yang dirampas oleh PT Agro Nusa Abadi dan terdapat empat orang masyarakat yang dijerat hukum dengan tuduhan pencurian buah sawit,” ucap Eva Susanti Bande melalui rilis tertulisnya kepada TribunPalu.com, Kamis (7/10/2021).

FRAS menilai, perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kebal terhadap hukum karena kasus itu pernah ditangani staf presidendi.

“Hasil kajian Ombudsman Perwakilan Sulteng juga pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa, terjadi maladministrasi terhadap aktivitas perusahaan PT Agro Nusa Abadi, dalam hal ini perusahaan tersebut tidak memliki IUP-B,” terangnya.

Aktivis Agraria yang akrab disapa Eva itu menyebutkan, PT Agro Nusa Abadi adalah aktor utama penyebab rentetan kasus-kasus perampasan lahan dan kriminalisasi terhadap petani yang terjadi di Petasia Timur.

Perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan Astra Agro Lestari yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Jardine Matheson Group. 

Tercatat, perusahaan ini telah memonopoli 461.072 hektare lahan yang ada di Indonesia.

Dari total luasan lahan tersebut, Astra Agro Lestari pada tahun 2017 telah memiliki total keuntungan US$ 6.100 Juta.

“Olehnya FRAS Sulteng mendesak agar Gubernur Sulteng segera menertibkan aktivitas perusahaan PT Agro Nusa Abadi di Petasia Timur. Penyelesaiaan kasus ini harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulteng, apalagi penyelesaiaan kasus konflik agraria ini telah menjadi fokus dan prioritas dari pemerintah Jokowi,” ucap Eva.

Sebelumnya, Humas PT Agro Nusa Abadi (ANA) Doddy memabntah tudingan terkait perampasan lahan warga.

"Lahan masyarakat yang mana dimaksud, proses penyelesaiaan lahan semuanya melibatkan pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten. Jadi tidak benar jika ada perampasan hak," tutur Doddy.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved